MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Memperingati Hari Anti Korupsi Komite Rakyat Pemberatansan korupsi (KRPK) bersama Forum Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar serkan aksi massa menyasar ke Kantor Pemkot Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar dan Polres Blitar  pada Kamis (21/12/2023).

Dalam aksinya, M Trijanto menyampaikan, semua persoalan korupsi di Blitar Raya masalah pemberantasan korupsi terkesan hanya setengah hati, dari beberapa laporan yang disampaikan ke APH banyak sekali yang mandek.

Diantaranya kasus dugaan penyimpangan dana KONI yang hingga sekarang belum ada satupun penetapan  tersangka. Korupsi menjadi biang penderitaan rakyat yang harus disikapi serius di Indonesia.

Baca Lainnya :

• Bioskop Mini Jak Cinema Hadir di Rusun Pasar Rumput, Warga Bisa Nonton Film Indonesia Mulai Rp15 Ribu
• Kepala Desa Sumberjo Ajarkan Generasi Muda Produktif Kreatif Apa Kiatnya
• PSHT Cabang Kota Blitar Pusat Madiun Boyong 19 Medali di Kejurnas SH Terate UIN Satu Cup IV
• Mulai 31 Agustus, Pemkot Jaktim Larang PKL Berjualan di Trotoar Jalan Raya Bogor Kramat Jati
• Semarak HUT RI Ke-81, PAUD Melati 08 Kalibata Gelar Aneka Lomba

“Korupsi sudah menjadi penyakit kanker ganas yang menjalar di segala sendi kehidupan, para koruptor masih berkeliaran seenaknya, sementara rakyat dipaksa menderita dalam kemiskin,” kata Trijanto.

Ketua LSM KRPK juga menyebut, saat ini juga makin marak pertambangan pasir ilegal di Blitar, para penambang tak memikirkan dampak yang ditimbulkan seperti merusak lingkungan, sarana jalan karena kendaraan pengangkut over kapasitas.

“Kasus-kasus ini harus segera dituntaskan, Blitar jangan dijadikan sarang para perampok uang rakyat,” kata, Trijanto didepan massa KRPK dan FMR.

Pada kesempatan itu ketua lSM KRPK juga menyuarakan masalah Kasus suap Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya mendukung dan mendorong Kapolda Metro segera menyelesaikan perkara Firli dan menyeret ke Proses selanjutnya.

Tak hanya menyorot Blitar masalah korupsi, dalam aksinya Trijanto juga menyinggung politik uang, peringatan bagi kita semua tentang bahaya laten politik uang menjelang pesta demokrasi 2024.

“Ingat, politik uang adalah induk semang korupsi di negeri ini, rakyat harus menolak tegas godaan uang haram itu, pilihlah pemimpin yang bersih dan berintegritas," tandasnya.

Memperingati hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember lalu, LSM KRPK dan FMR menyapaikan 9 tuntutan kepada APH.

1. Tangkap dan tahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri!

2. Jebloskan DPO pembuat surat palsu KPK terhadap Bupati Blitar 2018 ke bui!

3. Adili pelaku intelektual pembuat surat palsu KPK tanpa tebang pilih!

4. Bongkar dan usut tuntas dugaan tambang udang ilegal di kawasan hutan lindung perbatasan Blitar-Tulungagung!

5. Tuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak di Polres dan Kejaksaan Negeri Blitar!

6. Seret dan adili para pelaku money politic, biang lahirnya koruptor baru!

7. Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat!

8. Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, singkirkan para pemuja kekuasaan!

9. Lahirkan Pemilu 2024 yang bersih dan bermartabat, bebas dari praktik politik uang yang menjijikkan.

Saat melakukan orasi di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar Trijanto juga meminta perwakilan Kejaksaa menandatangi fakta intergritas penanganan korupsi di Blitar, Sebelum ahirnya demo dilanjutkan ke Polres Blitar, Trijanto juga meminta beberapa kasus kasus yang sudah dilaporkan segera ditindak lanjuti menahan para tersangka. ** (za/mp).