MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Merespon serta menyikapi permasalahan kelangkaan hingga melonjaknya harga LPG 3Kg yang saat ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat Barito Utara, maka DPRD, bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta jajaran Instansi terkait melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh Agen LPG yang saat ini beroperasi di Barito Utara. Dilaksanakan di ruang rapat DPRD Muara Teweh, Kamis (30/01/2025)

Rapat yang  berlangsung sekitar  lima jam tersebut sejak pukul 09: 00 hingga pukul 13:00 wib dipimpin oleh Ketua Komisi III, DPRD Barito Utara, DR. H Tajeri  SE, MM, SH., MH dihadiri oleh Ast Perekonomian dan Pembangunan, Setda Barito Utara, H Gazali Montallatua, S. Sos., M. AP mewakili Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis.

Dalam RDP terbuka ini mendengarkan penyampaian serta uraian hasil Sosialisasi lapangan ke beberapa pangkalan, oleh Kadisdagrin Barito Utara, Dewi Handayani juga penyampaian dari ketiga pengelola Agen yang hadir serta penyampaian dari Direktur Perusda Batara Membangun Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Belajar Sampaikan Aspirasi, Siswa SMPIT Nurul Fikri Datangi DPRD Kota Bogor
• Hadiri Job Fair 2026, Komisi IV DPRD Bogor Dorong Penurunan Pengangguran
• Tak Berizin, DPRD Kota Bogor Minta Pembangunan Hotel Prima Katulampa Dihentikan

Sebenarnya yang beroperasi dalam penyaluran LPG di Barito Utara ini ada empat agen, namun satu agen yaitu PT Borneo Berdikari Mulya belum sempat hadir pada Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Selain penyampaian oleh Kadisdagrin serta  perwakilan dari agen yang saat ini masih aktif beroperasi di Barito Utara,  juga saran dan masukan tegas dari Pemkab Barito Utara juga seluruh anggota DPRD yang menghadiri RDP tersebut.

Dalam RDP diperoleh 10 kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Ketua Pimpinan rapat dan pihak terkait yaitu:

1. DPRD Kabupaten Barito Utara menyarankan dalam Keputusan Bupati terkait pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi LPG 3 kg agar dapat diberikan uang Insentif/ Honorarium.

2. Dalam SK Bupati terkait point 1 hanya mencantumkan Jabatan agar lebih Fleksibel.

3. Rapat akan dijadwalkan kembali dengan mengundang Aparat Penegak Hukum (Dandim, Kajari dan Kapolres).

4. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki seluruh rantai distribusi LPG 3 kg.

5. DPRD Kabupaten Barito Utara merekomendasikan penambahan jumlah Agen dan Kuota di Barito Utara untuk mencukupi ketersediaan dan mengontrol harga LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu.

6. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Dinas terkait melakukan pengecekan titik Koordinat terhadap 146 pangkalan LPG 3 kg dan hasil pengecekan disampaikan ke Sekretariat DPRD.

7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat WA group Agen dan Pangkalan untuk memantau kegiatan pendistribusian LPG 3 kg.

8. DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong Percepatan Program Jargas (Jaringan Gas) ke Kementerian ESDM Jakarta,

9. Perusda Batara Membangun mengusulkan untuk meningkatkan jumlah pangkalan 10% yaitu menjadi 15 pangkalan.

10. Memfasilitasi BUMDes untuk menjadi Pangkalan LPG 3 Kg.
(Antiani)