Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, H. Karna Sobahi mengungkapkan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Majalengka yang membatalkan pemecatan Hamzah Nasyah dari keanggotaan partai.

Baca Lainnya :

• DPRD Majalengka Bongkar Dilema Galian C Ilegal : Lingkungan Rusak, Rakyat Terjepit
• Ratusan Pil Haram Diamankan, Satres Narkoba Majalengka Bongkar Peredaran Obat Ilegal
• Muh. Fajar Sidik Terima Kunjungan Lanal Cirebon, Bahas Sinergi Pembangunan Daerah
• DPRD Majalengka Tahan Suntikan Modal PT SMU, Komisi II : Perusahaan Masih Sakit
• Ketua Komisi III DPRD Majalengka :Temuan SDN Mirat III Baru Kasat Mata, Tapi Alarm Kualitas Proyek Sudah Berbunyi

Menurut dia, pihaknya akan menempuh jalur kasasi dan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial serta Dewan Pengawas.

"Ya itulah yang jadi tanda tanya, ketika yang bersangkutan sudah mengakui, saksi sudah mengakui, ada apalagi sebenarnya kalau tidak ada apa-apa?" ujar Karna Sobahi usai melakukan audiensi di PN Majalengka, Senin (16/6/2025).

Mantan Bupati Majalengka ini menegaskan, surat keputusan yang dibatalkan merupakan kewenangan DPP, bukan DPC. Karena itu, menurutnya, keputusan tersebut seharusnya tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan.

"Yang dibatalkan itu keputusan Ibu Mega, ini bukan ranah DPC. Dan status Hamzah jelas: dia sudah dipecat," tegasnya.

Karna juga menegaskan bahwa meskipun nantinya kasasi dimenangkan oleh pihak Hamzah, yang bersangkutan tetap tidak akan bisa menjadi anggota DPRD dari PDIP. Hal itu karena rekomendasi pergantian antar waktu berasal dari DPP, bukan dari pengadilan.

"Masa yang sudah melawan, sudah melecehkan ketua umum, mau direkomendasikan lagi? Yang ajukan PAW itu DPP. Mana mungkin akan didukung lagi," katanya.

Dalam audiensi tersebut, DPC PDIP menyampaikan 20 poin keberatan yang menurut mereka menunjukkan kejanggalan dalam putusan hakim. Langkah selanjutnya, selain kasasi, mereka juga akan menggelar aksi lanjutan pada 23 Juni mendatang bertepatan dengan pengajuan memori kasasi oleh DPP.