MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang -  Ciptakan Pemilu 2024 aman dan nyaman, Dandim 0506/Tgr Letkol Inf Endik Hendra Sandi sosialisasi deklarasi damai netralitas TNI Polri di Marilyn Hotel Serpong Jalam Raya Serpong KM 7 No 1 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dihadiri 30 orang di antaranya M. Acep Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Mayor Kav Sutarto Danramil 03/Serpong, Akp Yulianto Timang,.S.IK Kabag Ops Res Tangsel, Perwakilan Panwaslu Kecamatan Serpong Utara dan perwakilan Sekolah SMK PGRI 5 Serpong.

M. Acep Ketua Bawaslu Kota Tangsel mengatakan, tinggal 62 hari pemilu akan dilaksanakan, isu yang berkembang dimasyarakat menjadi begitu penting untuk menjaga netralitas TNI dan Polri.

Baca Lainnya :

• Uu Ruzhanul Ulum Kobarkan Identitas PPP, Target Lonjakan Suara hingga Siapkan Kader Tempur di Pilkada
• Perhatian Presiden RI untuk Pendidikan Daerah, SDN Gandawesi II Direvitalisas
• Dies Natalis ke-20 UNMA, Bupati Eman : Kampus Harus Jadi Motor Solusi di Era Tantangan Kompleks
• Suara dari Hutan Majalengka : Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Arah Pembangunan Harus Tunduk pada SDGs
• Bupati Majalengka Tertibkan Kabel Udara, Kolaborasi Pemda - Operator Demi Kota Lebih Aman dan Estetis

"TNI dan Polri betul-betul netral sangat penting untuk aparat menjaga netralitas karna kalau sudah tidak netral akan sangat bahaya untuk kita bagaimana TNI dan Polri harus ada ditengah tengah masyarakat untuk menjaga atau mensosialisasikan Netralitas TNI-Polri," ujarnya.

Di tempat yang sama Letkol Inf Endik Hendra Sandi Dandim 0506/Tgr menegaskan, Netralitas TNI dan Polri memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara.

"Maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional. Tidak boleh terlibat politik praktis, tidak boleh menunjukkan tendensi dukungan kepada salah satu pihak, tidak boleh menggunakan atribut/simbol bernuansa politis, dan tidak boleh menggunakan fasilitas dinas untuk giat kampanye," tegasnya.

Untuk menciptakan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang demokratis, TNI-Polri dengan ini menyatakan, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dan bersama sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang serta aling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelengaraan pemilu.

"Deklarasi ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas TNI-Polri yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI," ucapnya. ** (Nan)