MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD setempat terus mematangkan arah kebijakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (11/08/2026).

Baca Lainnya :

• Pemkab dan DPRD Gelar Rapat Bersama Matangkan Pembahasan Anggaran Prioritas Daerah
• Pemkab Barito Utara Matangkan Program Pembangunan, Bupati Tekankan Efektivitas dan Ketepatan Sasaran
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• UMKM Naik Kelas, Kementerian UMKM dan OJK Bentuk Satgas Pembiayaan
• Peringati Hari Veteran Nasional, Bandung Serukan Kolaborasi dan Pelayanan untuk Masyarakat

Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Merry Rukaini, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Merry Rukaini, dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Menurutnya, perencanaan anggaran harus dilakukan secara bersama-sama agar program yang nantinya ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan Barito Utara.

“Melalui pembahasan ini, kita ingin memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas dan dapat mendukung program pembangunan yang berkelanjutan serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, jajaran kepala OPD juga menyampaikan laporan, program, serta berbagai masukan berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.

Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, mengatakan pemerintah daerah telah menyusun rancangan anggaran secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran disusun secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” kata Muhlis.

Ia menjelaskan, rancangan yang telah disusun tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan Kabupaten Barito Utara pada 2027.

“Rancangan ini telah kami susun secara terukur agar proyeksi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tahun 2027 dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Muhlis menegaskan, pemerintah daerah akan terus membangun sinergi dengan DPRD dalam proses pembahasan KUA-PPAS tersebut. Menurutnya, kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

“Mari bersama, kita wujudkan perencanaan anggaran yang kuat untuk pembangunan Barito Utara yang semakin maju,” pungkasnya.

(Dd)