MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melepas 238 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di eL Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024). Pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Turut hadir dan memberikan pembekalan dalam pelepasan, Hudiyanto, Analis Eksekutif Senior sekaligus Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pembekalan yang diberikan terkait pentingnya literasi keuangan bagi para pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Khususnya mengenai tawaran investasi yang berkedok penipuan dan pinjaman online (Pinjol).

Baca Lainnya :

• Halal bi Halal Disdik Majalengka Perkuat Silaturahmi, BAZNAS Sisipkan Gerakan Kepedulian Pelajar
• BBM RI Paling Murah di ASEAN! Fakta atau Ilusi, Perbandingan Harga RON 95 Picu Perdebatan Panas
• Majalengka Ngebut! Groundbreaking KIEM Buka Jalan Ribuan Lapangan Kerja
• DPR RI Komisi XII : Harga BBM Masih Aman, Evaluasi Tetap Berjalan
• Eman Suherman : PNS Harus Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan, Bukan Sekadar Status

"Para Pekerja Migran Indonesia sering menjadi sasaran pelaku investasi bodong, karena sudah jelas memiliki gaji yang besar dan kurang pengetahuan keuangan. Sepanjang tahun 2023 tercatat di data kami sebesar 139 triliun rupiah hasil penipuan investasi bodong yang uangnya tidak kembali. Saya mengimbau agar teman-teman menggunakan lembaga keuangan yang legal dan diawasi OJK," kata Hudiyanto.

Hudiyanto berharap para Pekerja Migran Indonesia dapat terhindar dari praktik investasi bodong dengan penawaran yang tidak masuk akal.

"Kalau ditawarin apapun harus logis, jangan cuma legal tok. Jadi harus legal dan logis," jelas Hudiyanto.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam sambutan sebelumnya menegaskan kembali bahwa seluruh pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa negara.

"Sebagai pahlawan devisa, saya ingin seluruh pembiayaan Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke Korsel dapat ditanggung negara, mulai dari biaya pelatihan, pembuatan visa dan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga tiket pesawat berangkat ke negara penempatan. Inilah komitmen negara terhadap para pahlawan devisa. Mereka menghasilkan devisa sebesar 159,6 triliun rupiah per tahun. Jika seorang kira-kira memerlukan biaya 30 juta rupiah dikalikan 270 ribu orang yang berangkat per tahun, hanya memerlukan 8,2 triliyun rupiah. Negara semestinya bisa menyiapkan anggarannya," jelas Benny.

Jumlah tersebut, lanjut Benny, adalah jumlah yang sedikit dibandingkan devisa yang disumbangkan oleh pekerja migran Indonesia.

"Melalui devisa tersebut, pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan negara dapat membayarkan gaji seluruh aparatur negara. Tak berlebihan bila berbagai inovasi pelayanan telah dan sedang dilakukan untuk Pekerja Migran Indonesia," ungkap Benny.

Benny juga mengimbau agar seluruh pekerja migran Indonesia dapat berangkat dengan kepala tegak dan pulang dengan membusungkan dada.

"Kalian adalah cerminan Indonesia di mata dunia. Ketika kalian berperilaku baik, disiplin, dan hormat kepada majikan, maka mereka akan memberikan juga hormat kepada Indonesia. Ingatlah, di mana pun kalian bekerja, kalian adalah tetap Indonesia," tutup Benny. ** (Anton)