MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh -  Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) gelar aksi damai terkait kasus Money Politik jelang PSU Barito Utara di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara,, Rabu (26/03/2025).

Aliansi  MPD  ini terdiri dari   Lembaga Independen Pemantau Reformasi Indonesia (LIPRI),  Lumbung Informasi Rakyat (LIRA),  RDM,  Ormas Pemuda Pancasila dan Pangkalima Dayak, GPD Alur Barito dan RDM.

Aksi damai ini menampilkan beberapa Orator yang juga tokoh Organisasi Masyarakat dan LSM, seperti Jonio Suharto, Hison, Yudan Baya, Abdi Helmi, Gusti Rahmadijaya, dan Putes Lekas.

Baca Lainnya :

• JKB Audiensi dengan PSI di DPRD DKI, Bahas Pencegahan Radikalisme dan Kolaborasi Sosial
• JKB Gelar Halal Bihalal 2026, Perkuat Konsolidasi Organisasi dan Komitmen Kebangsaan
• Gabungan Ormas dan Relawan Gelar Buka Puasa Tegaskan Komitmen Jaga Jakarta
• KPU Daerah Khusus Jakarta Sosialisasikan PKPU PAW 2025, Tekankan Kepatuhan Regulasi dan Akurasi Data Parpol
• KPUD Jakarta Rilis Jumlah Pemilih Menjadi 8.239.242 di Semester II 2025

Mereka meminta kepada Bawaslu agar segera menyelesaikan semua urusan berkaitan dengan Pilkada Barito Utara,

“Kami ada di sini, tidak ada kepentingan dengan dua paslon. Kami meminta jangan hanya gara-gara pesta demokrasi, politik, kita terpecah belah. Kita semua saudara, ” kata Putes.

Tokoh masyarakat, Jonio Suharto mengatakan, pihaknya akan menyerahkan surat aspirasi serta piring putih sebagai tanda bahwa pihaknya sungguh-sungguh dengan hati bersih datang ke Bawaslu.

“Kehadiran kami di sini jangan diartikan mewakili salah satu paslon. Tidak. Kami hadir karena keprihatinan kami dengan adanya proses Pilkada yang dilanjutkan dengan PSU menyebabkan terpecahnya masyarakat Barito Utara," ucap Junio Suharto menambahkan.

Sementara itu pegiat LSM dan Advokasi Hukum, Yudan Baya, menyampaikan maksud dan tujuan kelompok ini mendukung penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Barito Utara.

“Kami tidak ingin money politik menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Kami mendukung penuh langkah Bawaslu Barito Utara melimpahkan masalah tersebut ke Bawaslu Kalteng," tegas Yudan.

Tokoh Pangkalima Dayak, Hison, mengatakan pihaknya mengharapkan kejelasan penanganan perkara Money Politik, sesuai dengan aturan Lex Spesialis yang dijalankan oleh Gakkumdu.

Setelah melakukan Orasi, diantaranya mendukung kinerja tim Gakkumdu, Bawaslu dan Kepolisian  terkait pengungkapan Praktik Politik Uang yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, delapan orang perwakilan dari Aliansi dipersilakan  masuk ke kantor Bawaslu untuk menyampaikan Aspirasi mereka bertemu dengan Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa dan Komisioner Bawaslu, Adi Susanto Kabag Ops Polres Barito Utara AKP Masriwiyono dan Kasat Intelkam Polres Barut AKP Erik Andersen.

Aliansi ini  mempertanyakan hingga 12 hari ini belum ada kepastian dari Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi Kalteng, terkait Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam kasus tersebut.

Pada saat itu pula perwakilan Aliansi tersebut menyerahkan sebuah piring putih kepada ketua Bawaslu Barito Utara, sebagai simbol adat Dayak  tentang kebersihan hati.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Barito Utara Adam Parawansa Shahbubakar membenarkan, Bawaslu telah menerima Aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi.

“Gabungan Aliansi ini benar datang,  kami juga menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Administratif TSM yang dilimpahkan ke Bawaslu Kalteng dan sedang proses saat ini," ucap  Adam.

Ada  beberapa  poin aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, yakni ;
1) Mengenai dugaan politik uang
.2) Mengenai isu dugaan penangguhan penahanan tiga tersangka.
3) Mengenai laporan dugaan pelanggaran administratif TSM, dan penanganannya oleh Bawaslu Kalteng.

(Dd)