MEGAPOLITANPOS.COM- Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mengikuti kegiatan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (25/05/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan substansi produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan.

Baca Lainnya :

• Kabar Duka Nasional: Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Gatot Soebroto
• Terkait Tunggakan Pajak Armada Truk, DLHK Berdalih BPKB Terselip di BPKAD
• PRJ 2026 Segera Dimulai, Lansia, Anak-anak, dan TNI-Polri Bisa Masuk Gratis
• Borobudur Bersiap Sambut Puncak Waisak 2026, Ritual Namaskara hingga Pelepasan Lampion Dimulai
• Melalui Program Robotika untuk Negeri, PRSI Jawa Barat Hadirkan Robotik di Lingkungan Pesantren

Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, M. Iman Topik, menyampaikan bahwa harmonisasi produk hukum merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan harmonisasi ini diharapkan setiap rancangan produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga implementasinya dapat mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara optimal,” ujarnya.

Adapun agenda harmonisasi meliputi dua rancangan produk hukum daerah, yakni Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui proses harmonisasi tersebut dapat tercipta regulasi yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah.

(Dd)