MEGAPOLITANPIS.COM - Muara Teweh – Lonjakan harga tiket pesawat rute Muara Teweh ke luar daerah memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama manajemen maskapai dan pihak Bandara Bandara Haji Muhammad Sidik, dewan menyuarakan kegelisahan masyarakat atas tarif yang dinilai tidak masuk akal.
   
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, berlangsung di ruang rapat DPRD, Kamis (19/02/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P Girsang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Muhammad Amrillah Kunang, serta perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.
   
Dalam forum tersebut, Hj Henny beserta anggota DPRD lainnya  seperti H Tajeri, Hasrat, Parmana Setiawan telah menyampaikan kritik tajam kepada pihak Bandara maupun Maskapai Lion Grup.
   
Hj Henny menegaskan bahwa Bandara yang dibangun menggunakan dana Negara seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara, bukan justru sulit diakses karena harga tiket yang melambung.
   
“Bandara ini diperuntukkan untuk masyarakat. Pembangunannya dari uang rakyat, tujuannya agar masyarakat nyaman dan mudah bepergian. Tapi kalau harga tiket dari Rp800 ribu melonjak menjadi Rp1,8 juta, bagaimana masyarakat bisa menikmati?” tegasnya.
   
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, justru bukan masyarakat lokal yang dominan menggunakan layanan penerbangan tersebut.
   
Kondisi ini dinilai ironis dan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Infrastruktur Transportasi di daerah.
   
Ia juga menyoroti dampak sosial dari mahalnya tiket, terutama bagi warga yang membutuhkan akses cepat untuk berobat ke luar daerah seperti ke Palangka Raya maupun Banjarmasin.
   
“Orang sakit mustahil berangkat sendirian. Pasti ada dua atau tiga keluarga yang mendampingi. Kalau harus beli tiga atau empat tiket dengan harga segitu, tentu menjadi beban berat. Akhirnya mereka memilih naik Ambulance dengan jarak tempuh berjam-jam. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
   
Hj Henny menegaskan, penerbangan Muara Teweh bukanlah rute wisata atau bisnis semata, melainkan jalur vital bagi masyarakat di daerah yang relatif terpencil.
   
“Di daerah seperti ini jangan semata berbicara keuntungan. Ini soal akses dan kebutuhan dasar masyarakat. Penerbangan Muara Teweh–PKY atau BJD hanya sekitar 45 menit, tapi tiketnya sampai Rp1,8 juta. Ini tidak wajar,” tegasnya
   
Ditempat yang sama , perwakilan Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa penerbangan dari Muara Teweh menggunakan pesawat jenis ATR berkapasitas 72 kursi. Ia menyebut biaya operasional per penerbangan mencapai Rp100–110 juta dengan durasi sekitar 55 menit.
   
Sebagai perbandingan, ia menyampaikan rute lain dengan pesawat berkapasitas 180 kursi Estimasi 1,5 jam dengan biaya operadional sama, dapat membagi beban operasional lebih besar sehingga harga tiket bisa lebih murah.
   
"100 juta dibagi 180 shep  maka biaya tiketnya hanya mencapai 6 ratus - 7 ratus ribu rupiah,
Pada prinsipnya kami digaji oleh penumpang. Masukan dari DPRD dan pemerintah daerah menjadi referensi penting bagi kami untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
   
Meski demikian, DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi konkret. Dewan meminta manajemen maskapai mempertimbangkan kebijakan tarif yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama untuk daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara.
   
“Kami ini wakil rakyat. Keluhan masyarakat wajib kami sampaikan dan perjuangkan. Jangan sampai bandara megah berdiri, tapi rakyatnya hanya bisa melihat tanpa mampu terbang,” tutup Hj Henny dengan nada tegas.
   
Adapun Hearing ini telah  menghasilkan beberapa poin penting :
1. Melakukan evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada Rute Feeder Daerah.
   
2. Menetapkan rute BDJ-HMS dan PKY-HMS sebagai rute strategis Konektivitas Daerah.
   
3. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta kepada Maskapai untuk menyediakan minimal bagasi 10 Kg gratis per penumpang untuk penerbangan Muara Teweh sebaliknya. Banjarmasin dan

4. Mengusulkan kepada Maskapai untuk memberikan 2 (dua) seat Cadangan untuk
kepentingan Pemerintah Daerah.

Baca Lainnya :

• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
• Jairi Anggota DPRD Jatim Motifasi Pendamping PKH Kembangkan Industri Kreatif

5. Meningkatkan pelayanan publik di Bandara Haji Muhammad Sidik.
    (A)