MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2023 untuk Kota Bogor dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto di Bandung, Rabu (31/1).

Atang menyampaikan bahwa LHP BPK 2023 ini akan menjadi pembahasan khusus di DPRD Kota Bogor. Sebab, berdasarkan pemeriksaan BPK Kota Bogor perlu menyusun lebih lanjut terkait rencana penataan permukiman agar terintegrasi dengan rencana tata ruang.

“Ini akan menjadi bahan pembahasan kami di DPRD. Terutama masukkan dari BPK tadi terkait rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang. Dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut, semoga penanganan permukiman yang padat di Kota Bogor semakin baik,” kata Atang.

Baca Lainnya :

• DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen
• Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

Lebih lanjut, Atang juga menyampaikan terimakasih kepada BPK Provinsi Jabar dan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk Pemerintahan Kota Bogor. Ia memastikan bahwa kedepannya Kota Bogor akan melakukan perubahan untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

“Tentu kami mengucapkan terimakasih kepada BPK atas catatan konstruktifnya. Juga kepada Pak Gubernur atas dukungan Pemprop Jabar kepada Kota Bogor. Semoga sinergi ini semakin membawa kemajuan dalam penataan pemukiman perkotaan di Kota Bogor,” tutupnya.

Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menjelaskan catatan rekomendasi dari BPK Jabar ini dapat menjadi pembelajaran bersama di lingkungan Pemprov Jabar dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, agar dapat diperbaiki secara bersama-sama.(**)