MEGAPOLITANPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus menerima pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024.

Permohonan yang masuk mempermasalahkan hasil pemilihan Bupati dan wali kota. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada permohonan PHP Gubernur.

MK dijadwalkan membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan sampai 18 Desember 2024.

Baca Lainnya :

• ICX Jakarta 2026 Resmi Dibuka, Tumbuhkan Ekosistem dan Industri Kopi Indonesia
• Kepala BKPSDM Majalengka Tegaskan PPPK Paruh Waktu Tak Dirumahkan
• Wabup Felix Tegaskan Komitmen Barito Utara Selaraskan Pembangunan dengan Prioritas Nasional
• Lima Fraksi DPRD Barito Utara Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda Perubahan APBD 2026
• Perubahan APBD 2026 Mulai Dibahas, DPRD Barito Utara Tekankan Kebersamaan

Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK tiga hari kerja sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Batas waktu kan masing-masing berbeda tergantung Provinsi itu, tapi Provinsi menetapkannya kalau sudah ditetapkan baru tiga hari kerja setelah sejak ditetapkan itu,” ucap Ketua MK Suhartoyo yang saat itu didampingi oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, pada saat  Konferensi Pers di  Lobby Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Senin (9/12/2024)

Setelah mengajukan permohonan, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik) kepada Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK tersebut.

“Setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara pada masing-masing panelnya, kemudian nanti menetapkan hari sidangnya,” kata Suhartoyo.

Dikatakan pula olehnya sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar awal Januari 2025.

Persidangan PHP Kada nanti hampir sama dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2024 kemarin.

Persidangan akan dilaksanakan dengan tiga Panel yang terdiri dari masing-masing tiga Hakim Konstitusi.
Sementara itu yang berbeda, PHP Kada diputus Mahkamah dalam tenggang waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK.

Sebagai Informasi, berdasarkan pantauan pada Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024 di laman MK hingga berita ini dimuat, jumlah permohonan yang masuk sejumlah 158 permohonan yang terdiri dari 125 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati.
33 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota.

Dari 158 permohonan tersebut di atas, sebanyak 88 permohonan diajukan secara Daring (online)  melalui simpel.mkri.id. Sementara sebanyak 70 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK, Jakarta.
(Antiani)
Sumber : Humas MKRI