MEGAPOLITANPOS.COM -Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong penyelesaian persoalan pemberian dana tali asih PT Nusa Persada Resources (NPR) kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, melalui koordinasi dan dialog bersama seluruh pihak terkait.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakoor) yang digelar di ruang rapat Setda lantai I, Senin (09/11/2026), sebagai tindak lanjut aksi damai penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026.

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi: Soekarno Run Bangkitkan Nasionalisme Patriotik.
• Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik.
• Pemkab Barito Utara Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Tali Asih PT NPR, Utamakan Dialog
• Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan.
• Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi: Soekarno Run Bangkitkan Nasionalisme Patriotik.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, yang menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan secara damai dengan mengedepankan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan.

“Kami berharap setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan damai. Bagaimana kita menyikapi pemberian tali asih ini langsung dengan pemiliknya, jangan terjadi tumpang tindih, jangan melewati broker,” ujar Muhlis.

Menurutnya, koordinasi dan keterbukaan menjadi hal penting agar proses pemberian tali asih tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kejelasan penerima dan hak masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara, Rayadi, menyampaikan bahwa rakoor merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi damai.

Ia berharap pihak PT NPR bersama Kepala Desa Karendan dan Kepala Desa Muara Pari dapat menjelaskan tahapan pemberian tali asih, mulai dari segmen 140 hektare, 190 hektare hingga 388 hektare.

Rayadi juga menyebutkan bahwa bahan-bahan yang disampaikan masyarakat saat aksi damai telah diterima dan disampaikan kepada pihak terkait untuk menjadi bahan pembahasan.

Dalam rapat tersebut, pihak PT NPR memaparkan proses pemberian tali asih yang telah dilakukan. Perusahaan menyebutkan bahwa penyaluran dilakukan melalui tiga tahapan dengan luasan masing-masing 140 hektare, 190 hektare dan 388 hektare.

Pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa persoalan yang berkembang saat ini berkaitan dengan dinamika di lapangan, termasuk adanya pihak-pihak yang menyatakan memiliki hak atas lahan.

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie, dalam kesempatan tersebut mengingatkan perusahaan agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung tata ruang Kabupaten Barito Utara, yang menurutnya menunjukkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan PT NPR seluas 4.291 hektare seyogianya lebih banyak masuk ke wilayah Desa Karendan.

“Kami berharap PT NPR bisa secara intens berkoordinasi ke pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hormati, hargai kami Pemkab Barito Utara,” ujarnya.

Kapolres Barito Utara turut menyampaikan bahwa dalam aksi damai sebelumnya, masyarakat meminta Bupati melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) melakukan verifikasi dan validasi lahan warga serta memfasilitasi pembayaran tali asih pada segmen 388 hektare.

Menurutnya, keterangan dari pihak desa dan perusahaan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan verifikasi oleh Timdu PKS.

Sementara itu, Kajari Barito Utara meminta adanya klarifikasi mengenai pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas lahan serta memastikan apakah dana tali asih telah diterima oleh pihak yang berhak.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban penipuan menyampaikan laporan melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati dan Timdu PKS belum perlu mengambil alih penyelesaian persoalan tersebut.

Ketua Dewan Adat Dayak Barito Utara juga mengharapkan agar setiap keberatan yang disampaikan masyarakat didukung bukti yang relevan dan penyelesaian dilakukan melalui musyawarah serta mufakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie, Sekda Muhlis, Kajari, unsur TNI-Polri, Kesbangpol, Sekretariat Timdu PKS, pihak PT NPR, kepala desa serta seluruh pihak terkait.

Pemkab Barito Utara berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif, persoalan pemberian tali asih dapat ditindaklanjuti secara jelas, mengedepankan hak masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah setempat.

(Didi)