MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta,— Seruan untuk kembali ke Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 naskah asli kembali menggema dari kalangan Aktivis 98. Mereka menilai arah demokrasi Indonesia telah jauh bergeser dari semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila menuju praktik politik yang liberal dan oligarkis.

Seruan ini disampaikan dalam forum diskusi bertajuk “Demokrasi Pancasila Sebagai Panggilan Kesejarahan Aktivis ’98” yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97.

Acara tersebut menjadi wadah refleksi dan kritik terhadap kondisi politik nasional saat ini. Hadir sejumlah tokoh dan aktivis 98, antara lain Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika Taufan Hunneman, Ketua Gerakan Nasional 98 Anton Aritonang, Ketua Solidaritas Buruh Nasional Mudhofir Kamid, Alumni KM Jayabaya Yoega Diliyanto, serta Ketua Umum Gema Puan Ridwan.

Baca Lainnya :

• Tenaga Ahli Komisi II MPR Bersama Pengusaha Bela Bangsa Sambangi PT STM: Dorong Kolaborasi Strategis dan Inovasi Berbasis Data demi Kemakmuran Bangsa
• Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kaskogabwilhan II Kobarkan Semangat Juang Prajurit Kogabwilhan II
• Momentum Sumpah Pemuda, Komisi II Dorong Pemuda Aktif dalam Pembangunan
• Industri Olahraga Indonesia Dinilai Belum Optimal, KADIN Dorong Wirausaha Muda Naik Kelas
• Peringatan Sumpah Pemuda, Mensesneg Prasetyo Hadi: Persatuan Jadi Kekuatan Utama Bangsa

Kritik terhadap Demokrasi Liberal

Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman, menilai arah demokrasi Indonesia saat ini mulai menyimpang dari cita-cita reformasi 1998.

 “Demokrasi yang kita jalankan kini semakin liberal dan berbiaya tinggi. Sistem seperti ini hanya menguntungkan kelompok berduit dan mengikis nilai musyawarah,” ujar Taufan.

Ia menambahkan, sistem politik yang bergantung pada kekuatan modal telah menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Karena itu, Taufan mendorong pemerintah untuk membentuk Komite atau Komisi Konstitusi guna mengkaji ulang sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 naskah asli.

Selain itu, ia juga menyoroti keterputusan generasi muda, terutama Gen-Z, dari dunia politik.

 “Gen-Z ingin bersuara, tapi bingung ke mana harus menyampaikan aspirasi,” ujarnya, sambil membandingkan kondisi sosial-demokrasi di Eropa Utara yang lebih partisipatif dibanding Indonesia.

Refleksi dari Pemikiran Tokoh Bangsa

Aktivis KM Jayabaya, Yoega Diliyanto, mengajak publik untuk kembali menelaah gagasan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Moh. Yamin.

 “Moh. Yamin sudah mengkhawatirkan hal ini sejak 1928. Kini DPR lebih diisi oleh mereka yang membeli suara, bukan yang bertarung dengan ide,” tegasnya.

Yoega menilai, demokrasi Indonesia akan kehilangan jati dirinya jika terus dibiarkan menjadi ajang transaksional tanpa ruh konstitusi dan nilai kebangsaan.

Pancasila Harus Dikembalikan ke Marwah Asli

Sementara itu, Ridwan, Ketua Umum Gerakan Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), menegaskan bahwa Pancasila harus dikembalikan pada posisi aslinya sebagai dasar moral dan arah pembangunan bangsa.

 “Oligarki tumbuh subur karena para elit politik lebih mencintai uang daripada bangsa. Jika para ketua partai tak peduli pada Demokrasi Pancasila, maka DPR dan MPR tak akan bisa mewakili rakyat,” ujarnya.

Suara Kalangan Buruh

Dari perspektif buruh, Mudhofir Kamid dari Solidaritas Buruh Nasional menekankan pentingnya memperkuat representasi pekerja dalam ranah politik.

 “Banyak aktivis buruh yang tak bisa maju ke parlemen karena biaya politik terlalu mahal. Kita perlu strategi agar suara buruh benar-benar didengar,” ujarnya.

Tiga Tuntutan Aktivis 98

Dalam forum tersebut, Ridwan membacakan tiga tuntutan utama Aktivis 98:

1. Mengembalikan Pancasila sebagai ruh dan watak utama demokrasi Indonesia, bukan sekadar simbol politik.

2. Mendesak pembentukan Komisi Konstitusi Nasional yang melibatkan pakar hukum tata negara, akademisi, masyarakat adat, dan tokoh daerah untuk mengevaluasi sistem politik liberal yang rawan korupsi sistemik.

3. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar arah pembangunan nasional tetap berlandaskan konstitusi dan kepentingan rakyat.

 “Gerakan ini bukan agenda politik praktis, tetapi panggilan moral untuk mengembalikan demokrasi Indonesia sesuai jati diri bangsa,” tegas Ridwan.

Tolak Politik Transaksional

Ketua Umum Gerakan Nasional ’98, Anton Aritonang, yang juga bertindak sebagai moderator forum, menekankan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya berakar pada musyawarah mufakat, bukan transaksi politik.

 “Hari ini demokrasi bisa diperjualbelikan. Kalau tak punya modal ekonomi, suara Anda tak berarti di mata sejarah,” tandas Anton.

Para Aktivis 98 sepakat untuk terus mengawal pembentukan Komisi Konstitusi dan memperjuangkan kembalinya Demokrasi Pancasila sejati sebagai arah baru reformasi Indonesia.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).