MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengingatkan agar petugas dalam Linkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tetap profesional dan menjunjung pendekatan yang humanis saat bertugas dalam situasi apapun.

Pernyataan August merespon viralnya video beberapa petugas Dishub DKI Jakarta diduga terlibat cekcok dengan pengendara mobil pribadi di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, hingga menyebabkan petugas hampir tertabrak pengemudi yang memilih kabur. Bahkan salah satu petugas sampai terbawa di atas kap mobil tersebut yang terus melaju hingga sekitaran Menteng.

“Sebelumnya, saya turut prihatin pada musibah yang hampir mencelakakan petugas dishub. Saya harap mereka baik-baik saja dan tidak terluka. Saya minta, saat bertugas dishub dapat menjunjung tinggi keselamatan petugas dan pengendara.” jelasnya.

Baca Lainnya :

• Operasi Keselamatan Lodaya 2026 Digelar, Ratusan Personel Amankan Majalengka
• DPR Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah Usai Tragedi Bantargebang
• Panic Buying BBM Jadi Alarm Nasional, Ateng Sutisna Soroti Lemahnya Logistik Energi
• Hujan di Jatiwangi dan Harapan Baru UMKM
• Menteri Ara Lepas 14 Truk Genteng UMKM dari Majalengka

“Namun, tetap perlu adanya investigasi lebih lanjut lanjut terhadap aduan-aduan untuk oknum dishub yang diduga menyalahgunakan otoritasnya.” ungkap August.

August, yang merupakan anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, ini juga meminta agar pihak Dishub turut introspeksi diri atas kejadian tersebut. Apalagi, dirinya kerap mendengar citra buruk dishub di mata masyarakat, meskipun apa yang dilakukan mereka semata untuk menjalankan tugas.

“Saya juga meminta, bagi seluruh para pegawai Pemprov DKI ketika menghadapi warga, tempatkan diri dengan _mindset_ ingin melayani. Saat melayani warga yang sedang emosi pun, jangan sampai ikut terprovokasi lantas bertindak arogan dan intimidatif. Pendekatannya harus humanis” ucap August.

Menurut August, setiap bagian dari Pemprov DKI Jakarta apalagi saat mengenakan seragam, mereka adalah cerminan dari citra Pemprov DKI Jakarta. Sehingga setiap gerak geriknya dapat dengan mudah menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. 

“Risiko menjadi pegawai Pemprov DKI Jakarta itu ya selain harus siap melayani warga secara profesional, harus selalu siap 24 jam menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN DKI Jakarta. Apapun jabatannya.” tutup August. ** (Red)