MEGAPOLITANPOS.COM Blitar,- Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Timur, Sri Rahayu tetap konsisten memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di Kabupaten Blitar. Beragam hal telah dilakukan yakni dengan peningkatan UMKM juga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Kepada megapolitanpos.com mengatakan, sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah selayaknya melaksanakan peninjauan. Terutama dalam hal infrastruktur dan transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

"Kemarin, Kamis (02/02/2023) kami bersama Komisi V DPR RI melakukan kunjungan Kerja spesifik di 3 (tiga) lokasi proyek strategis di wilayah Kecamatan Kesamben dan Binangun," katanya. Jumat, (03/02/2023)

Baca Lainnya :

• Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Depok Berlangsung Khidmat, Ini Pesan Supian Suri
• Babak Baru DPRD Majalengka, Sandi Fahmi Resmi Jadi Wakil Rakyat
• 7 Tersangka Diciduk, Narkoba Diduga Menyasar Pekerja Industri
• Knalpot Brong Disulap Jadi Patung Maung, Pesan Polisi untuk Warga
• Apresiasi Wajib Pajak Teladan Bupati Blitar Rijanto Anugerahkan BliTaX Award 2026.

Dijelaskan, saat itu kami bersama rombongan pertama meninjau dari dekat Jembatan Kali Legi. Lalu ke Pasar Kesamben yang sebelumnya terjadi kebaran dan yang terakhir meninjau ruas jalan Brongkos - Rejodo yang rusak parah sekitar pabrik gula Rejoso Manis Indonesia (RMI).

"Kedatangan disini dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI untuk memberikan dukungan bantuan 3 proyek strategis tersebut," jelasnya.

Menurutnya, yang kita ketahui saat dilokasi seperti pelurusan jalan Kali Legi memang perlu segera ditangani, karena kelokan tajam sangat membayakan keselamatan jiwa karena sering terjadi kecelakaan dan langsung meninjau ke lapangan.

"Menampung saran dan masukan apa yang dibutuhkan, seperti halnya pasar. Pasar ini kan terbakar dan tidak menyisakan apapun, baik itu aset para pedagang maupun tempat untuk berjualan nah ini bagian yang harus disegerakan pembangunannya," paparnya.

Sri Rahayu menambahkan, bila Pemkab Blitar secara keuangan di APBD tidak dapat melakukan perbaikan, solusinya adalah melalui APBN dan akan langsung ditembuskan ke pemerintah pusat agar segera menganggarkan.

"Yang terpenting untuk kita pikirkan adalah rakyat, kalau rakyat nggak bisa segera berjualan nanti bagaimana. Ini harus jadi pemikiran skala prioritas agar pedagang bisa aktif beraktifitas lagi. Itu tergantung desain dan bagaimana komunikasinya dan bagaimana perencanaannya anggarannya," tambah, dia.

Diakhir, Sri Rahayu menegaskan bahwa sebagai perwakilan rakyat yang menjadi Anggota Komisi V Dapil dari Blitar, Kediri dan Tulungagung. Akan terus mendukung siapapun nanti yang memberikan anggaran duluan.

"Untuk khusus jembatan dan jalan di Kali Legi itu sudah klik, tinggal bagaimana Pemkab Blitar menyelesaikan pembebasan lahan dan desainnya. Kalau sudah siap dan clear semua, anggaranya itu sudah ada," pungkas Sri Rahayu. ** (za/mp)