MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Sembilan tersangka tindak pidana penghasutan atau dugaan provokasi tawuran di beberapa akun media sosial (medsos) berhasil ditangkap oleh Subdit Siber Polda Metro Jaya. Kesembilan tersangka tersebut masing-masing berinisial RK, GR, TH, MM, DWK, AN, GR, WYRP, dan MFD.

“(Ditangkap) Dua dari sembilan tersangka merupakan anak di bawah umur,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, dalam konferensi pers, di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/9/2023).

Penangkapan para tersangka bermula saat tim penyidik melakukan patroli siber, menemukan beberapa akun yang menyebarkan konten provokasi. 

Baca Lainnya :

• Ghost Buzzer Siap Warnai Liburan Sekolah, Horor Anak Penuh Pesan Persahabatan dan Keberanian
• PTPN Group Gelar Donor Darah dan Edukasi Kesehatan, Wujud Nyata Kepedulian Sosial
• AWI Soroti Dugaan Intimidasi Wartawan di DPRD Majalengka, Minta Klarifikasi
• Ribuan Jamaah Meriahkan Pawai Obor dan Gempita Muharram 1448 H di Masjid Jami Nurul Hidayah
• Militansi KONI Kota Blitar Baru Tetap Kompak Bina Prestasi Semua Cabor

"Mereka melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," beber Ade.

Kemudian, lanjut Ade, terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat yang juga diunggah akun tersebut. Selain itu para pelaku melakukan tawuran menggunakan senjata tajam dan pengakuan para tersangka senjata tajam tersebut didapat dari salah satu akun yang menjualnya.

“Saat ditanya, para pelaku mengaku bahwa motifnya untuk ketenaran agar dikenal dan banyak followers,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 27 Ayat (1) Jo 45 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelike Bijzondere Stafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1945 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.