MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, serahkan pidato Pengantar Bupati Barito Utara, terhadap Raperda, Perubahan ketiga atas Perda nomor 2 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, serta Pajak Daerah dan retribusi,pada rapat Paripurna I masa sidang I DPRD barito Utara, tahun 2023, bertempat di ruang rapat DPRD, Selasa( 24/10/2023)

Penyampaian pidato Pengantar Bupati Barito Utara diterima langsung oleh Ketua Dewan, Hj. Mery Rukaini yang sekaligus membuka kegiatan rapat Paripurna I masa sidang I DPRD Barito Utara 2023.

Selanjutnya penyampaian Raperda Pj Bupati Barito Utara  dibacakan oleh Sekretaris Dewan.

Baca Lainnya :

• Libur Usai, Sidak Dimulai! Bupati Majalengka Tegas : ASN Harus Langsung Gaspol
• Tinjau Bandara Ngurah Rai, Menkomdigi Pastikan Akses Telekomunikasi Mudik 2026 Lancar dan Aman
• Kemenhub Imbau Operator dan Awak Transportasi Utamakan Keselamatan pada Arus Balik Lebaran 2026
• Pasca Lebaran, Babinsa Intensifkan Patroli di Wilauah dan Lingkungan
• Arus Balik Lebaran 2026, Operator dan Awak Transportasi Diimbau Utamakan Keselamatan

Menurut Muhlis, penyampaian ini merupakan Implementasi Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang nomor 1 tahun 2022, tentabg Pajak dan Retribusi Daerah yang dimuat dalam satu Perda.

Pada Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah mengajukan Rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Sementara pada Undang- Undang  nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan seluruh jenis Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalama satu Perda.

"Pengusulan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang di Integrasikan dengan urusan Pemerintah fungsi penunjangan perencanaan, Kabupaten Barito Utara, telah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat nomor 060/118/Bag.I/ORG tanggal (20/03/2023)," pungkasnya.

(Antiani)