- Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
- Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
- Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat
- Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
- BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
- Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
- SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI
- Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha
- Kemenkop Fasilitasi MoU Koperasi Gambir & ID FOOD untuk Ekspor ke India-Pakistan
Pemkab Barito Utara Paparkan Data dan Solusi dalam Forum Provinsi

MEGAPOLITANPOS.COM - Palangka Raya – Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara tampil menyampaikan data dan strategi komprehensif terkait penurunan angka kemiskinan daerah. Rakor dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng dan dihadiri seluruh wakil kepala daerah se-Kalteng.
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menjelaskan bahwa peningkatan angka kemiskinan di daerahnya disebabkan perlambatan ekonomi daerah, inflasi, dan meningkatnya garis kemiskinan. Namun Pemkab telah menyiapkan langkah matang untuk mengatasinya.
Program operasi pasar murah, pemberian bansos, penguatan pertanian dan UMKM, hingga perbaikan infrastruktur dasar menjadi strategi yang kini dijalankan Pemkab Barito Utara. “Kami menargetkan persentase kemiskinan turun menjadi 4,6 persen pada 2030,” tegas Felix.
Baca Lainnya :
- Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
- Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
- Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat
- Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
Dalam forum tersebut, Pemkab Barito Utara juga menegaskan komitmennya menyusun RPKD yang sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kolektif memerangi kemiskinan.
(A)


.jpg)

.jpg)











