MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, – Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat investasi dan sektor properti sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook 2026: Peluang dan Tantangan Bisnis, yang digelar di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.

Baca Lainnya :

• Menkop: Kopdes Merah Putih Jadi Ujung Tombak Keadilan Ekonomi dan Solusi Kesejahteraan Desa
• Menkop Dorong Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Dan Sinkronisasi Dengan Program Kopdes Merah Putih
• Menkop Teken MoU dengan AL Jamiyatul Washliyah untuk Mengembangkan Usaha Melalui Koperasi
• Hujan di Jatiwangi dan Harapan Baru UMKM
• Transaksi Makin Praktis, Bank Jakarta Dorong Digitalisasi di Bazar Ramadan Pasar Jaya

Investasi Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Hingga kuartal III 2025, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan.

Sektor terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

 “Properti dan bahan bangunan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujar Ricky.

Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

Dukungan Fiskal dan Hilirisasi SDA

Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam.

Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi 30 persen terhadap total investasi nasional.

 “Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambah Ricky.

Kementerian PKP Fokus pada Hunian Layak dan Inklusif

Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Ditjen Perumahan Kementerian PKP, Buhari Sirait, menegaskan pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah hingga 2029.

Langkah ini menjadi bagian dari peta jalan penyediaan hunian layak, berkelanjutan, dan berkeadilan ekonomi.

Menurut Buhari, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan 9,9 juta rumah tangga, sementara 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79 persen di wilayah perkotaan.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, serta percepatan perizinan pembangunan rumah MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.

Selain itu, tersedia FLPP Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun untuk mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

 “Skema rent-to-own akan diperluas agar pekerja informal bisa memiliki rumah dengan pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” kata Buhari.

Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang penurunan suku bunga BI ke 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

Sektor Properti Jadi Pilar Ekonomi Baru

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menegaskan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang menjadikan sektor properti sebagai pengungkit utama ekonomi nasional.

Menurut riset LPEM UI, sektor properti menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, setara Rp2.300–2.800 triliun, dan menciptakan 19 juta lapangan kerja di lebih dari 185 sektor turunan.

 “Properti bukan sekadar bisnis atau aset investasi; ia adalah katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.

Adri menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.

Investasi Industri dan Energi Hijau Meningkat

Kabar positif juga datang dari sektor industri. Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengumumkan rencana pembangunan pabrik energi pintar di Batam, fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok dengan kapasitas 4 GWh.

 “Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.

Pabrik seluas 60.000 m² ini akan menjadi pusat produksi global untuk smart appliances dan solusi energi berkelanjutan.

Investasi ini akan memperkuat rantai pasok energi hijau dan mendorong transformasi industri menuju digitalisasi dan efisiensi energi.

Optimisme Pasar Properti 2026

Pengamat properti CBRE Indonesia, Anton Sitorus, memprediksi tahun 2026 akan menjadi fase pemulihan moderat bagi sektor properti nasional, terutama di segmen logistik dan industri.

CBRE memproyeksikan suku bunga KPR turun ke 4,5–5,5 persen, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen.

Anton menyebut, tren utama properti ke depan mencakup gedung hijau berkelanjutan, kawasan TOD, dan PropTech berbasis kecerdasan buatan (AI).

 “Pengembang yang adaptif terhadap digitalisasi dan keberlanjutan akan menjadi pemain dominan di lanskap properti masa depan,” pungkas Anton.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).