Breaking News
- Hearing DPRD Barito Utara Hasilkan Dua Kesimpulan Penting, Percepatan Raperda P4GN dan Dukungan Anggaran
- Naruk Saritani Sepakat, Hasil Hearing P4GN Jadi Langkah Bersama Perangi Narkoba
- Dukung Relawan Antinarkoba, Taufik Minta Kesbangpol Rinci Kebutuhan Anggaran
- Wamendesa Dorong Produk Unggulan Desa Tembus Pasar Internasional.
- Sachrudin-Baznas, Perkuat Peran Masjid Melalui TBMM.
- Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pulihkan Usaha Pascabencana di Aceh
- Ekspor Makanan RI Tembus US$4,49 Miliar, 500 Merek dari 13 Negara Ramaikan SIAL 2026
- Bupati Hasbi Sambut Menhan Sjafrie di Lebak, Yonif TP 840 Diminta Dukung Pembangunan Daerah.
- Hadapi Cuaca Ekstrem, Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026 polres Blitar Apel Siaga Bencana.
- 30 Tahun ke Depan, Sachrudin Siapkan Arah Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan.
Pdt Freeth Sebut Penyelesaian Masalah Papua Perlu Pelibatan Tokoh Adat dan Para Mama

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pdt. Freeth R.P mengatakan, sejak 2001 saat Otsus (otonomi khusus) dimulai di Papua pihaknya termasuk dalam para tokoh yang mengawal kebijakan tersebut. Sebagai tokoh agama, pihaknya mendukung secara penuh kebijakan pemerintah di Papua yakni DOB dan Otsus. "Untuk menyelesaikan permasalahan Papua akibat ekses yang timbul, maka lebih dimaksimalkan pelibatan orang Papua sendiri. Terlebih para tokoh adat, tokoh agama dan para mama karena suaranya akan lebih didengar," ujar Freeth dalam keterangannya, Kamis malam (7/7/2022). Sebagai orang Papua yang ada di perantauan, lanjut Freeth, pihaknya akan selalu mendorong upaya pemerintah untuk menyejahterakan Papua. Apalagi kesejahteraan itu ditujukan bagi masyarakat akar rumput. "Namun sebagai tokoh agama yang tugasnya hanya mengarahkan umat, saya rasa keadilan bagi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Dari sana timbul lah penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat bagi Papua," katanya. Akar masalah ini, sambung Freeth, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan Dana Otsus tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua justru kerap terabaikan. "Penyebabnya yakni Dana Otsus yang sedianya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, namun dikorupsi dan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. Kondisi ini berjalan sejak dulu hingga sekarang," tukasnya.
















