MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Forum Ulama dan Aktivis Islam (FORMULA) menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi politik, ekonomi, serta integritas kepemimpinan nasional. Organisasi tersebut menilai momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat semangat perjuangan, kejujuran, moralitas, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) FORMULA, Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, serta landasan hukum yang jelas.

Baca Lainnya :

• PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional
• Nurhadi Gelar Sarasehan Kebangsaan Desa Sidomulyo dan Ngrejo \" Wawasan Kebangsaan dan Penjaga Konstitusi.
• TGH. Mustain Pimpin FORMULA NTB 2026–2031, Siapkan 14 Bidang Strategis untuk Pengabdian Umat
• Maman Imanulhaq Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab Muslimah
• Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.

Menurut Dedi, situasi politik nasional saat ini perlu mendapatkan perhatian serius. Ia secara khusus menyoroti persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perbincangan publik.

Dedi mengemukakan sejumlah pandangan mengenai putusan dan ketetapan lembaga peradilan yang menurutnya berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan tersebut.

Ia menilai persoalan itu perlu mendapatkan penjelasan hukum yang transparan agar tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Ini bukan semata-mata persoalan politik. Bagi kami, yang paling utama adalah integritas bangsa, kejujuran, etika, dan moralitas seorang pemimpin. Jabatan publik, terlebih jabatan setinggi wakil presiden, harus dijalankan dengan landasan hukum dan kepercayaan masyarakat," ujar Dedi dalam pernyataannya di Markas PB Formula, Jatinegara Jakarta Timur, Selasa,(10/11/2026).

Ia menegaskan, PB FORMULA tidak bermaksud mengambil alih kewenangan lembaga negara dalam menyelesaikan persoalan politik maupun hukum. Menurutnya, mekanisme konstitusional tetap harus menjadi pedoman.

Dedi juga mengajak mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat Islam untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi secara kritis, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan hukum.

Menurut dia, peringatan Hari Pahlawan 10 November seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum kebangkitan moral dan kesadaran kebangsaan.

PB FORMULA Dorong DPR RI Jalankan Fungsi Pengawasan

Lebih lanjut, Dedi yang didampingi Panglima Pasukan Berani Mati (PBM) Gus Radit serta para pengurus lainnya meminta anggota DPR RI agar tidak ragu menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Ia mendorong DPR RI menggunakan kewenangan pengawasan, termasuk hak interpelasi maupun hak angket apabila memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PB FORMULA juga menyampaikan pandangan politiknya agar persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Dalam pernyataan sikapnya, PB FORMULA menyampaikan dua poin utama:

1. Meminta adanya kejelasan dan keterbukaan mengenai persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk menindaklanjuti berbagai putusan atau ketetapan lembaga peradilan yang relevan secara tepat dan sesuai konteks hukumnya.

2. Mendorong DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak konstitusionalnya apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dedi menegaskan, PB FORMULA akan tetap berfokus pada perjuangan menjaga integritas bangsa, moralitas, dan kualitas kepemimpinan nasional.

"Perjuangan kami adalah memperjuangkan integritas bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri di atas kejujuran, etika, moralitas, dan supremasi hukum. Semua harus ditempuh melalui jalur konstitusional," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sikap politik PB FORMULA dalam merespons dinamika nasional sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak terprovokasi, dan mengedepankan mekanisme demokrasi serta hukum dalam menyampaikan aspirasi.(AS/MP).