Megapolitanpos.com, Jakarta– Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau vaksinasi booster kedua Covid-19 bagi pegawai Kementerian Perdagangan hari ini, Jumat (24/2). Vaksinasi booster kedua diharapkan memperkuat fungsi imunitas tubuh pegawai pemerintah sehingga dapat lebih produktif melayani masyarakat dengan lebih baik dan sekaligus mempercepat tercapainya kekebalan kelompok, khususnya bagi pegawai Kemendag.

Kemendag menggelar vaksinasi bagi para pegawai di kantor Kemendag, Jakarta yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 24—25 Februari 2023.

“Program vaksinasi booster kedua bagi para pegawai Kemendag ini merupakan strategi mempercepat tercapainya kekebalan kelompok terhadap Covid-19. Kami harap, vaksinasi ini juga akan membantu meningkatkan produktivitas para pegawai untuk terus berkontribusi dalam perekonomian nasional dan membantu pegawai Kemendag bekerja menghadapi 2023,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Baca Lainnya :

• Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
• Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
• Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM

 Mendag menyempatkan diri berbincang dengan peserta vaksinasi, panitia, dan para tenaga kesehatan. Vaksinasi berjalan lebih ceria dan menyenangkan.

saat yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto berharap vaksinasi booster kedua Covid-19 akan berjalan lancar dan tertib dalam dua hari pelaksanaan. “Program ini digelar untuk mendukung kinerja pegawai Kemendag dalam perekonomian nasional. Kami harap vaksinasi booster Covid-19 tahap kedua akan berjalan lancar hingga hari terakhir pelaksanaannya besok (25/2),” kata Suhanto.

Setidaknya 3.000 pegawai Kemendag terdaftar dalam program vaksinasi ini. Para pegawai meliputi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai alih daya yang meliputi petugas kebersihan, teknisi, hingga petugas keamanan.(ASl/Red/MP).