MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi, kehadiran pemerintah desa semestinya menjadi jawaban. Namun, kondisi berbeda justru dikeluhkan warga Desa Sangkanhurip, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Selama kurang lebih lima hari, Kepala Desa Sangkanhurip, Toto Mustopa, disinyalir sulit ditemui di kantor desa. Situasi ini memunculkan keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pengurusan dokumen yang memerlukan tanda tangan kepala desa.

Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut keberadaan seorang pejabat desa, tetapi juga kepastian pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.

Baca Lainnya :

• Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
• Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa
• HUT Humas Polri ke-75, Kapolres Majalengka Tegaskan Wartawan Saudara
• Ngaku PNS di Medsos, Pria Ini Diduga Bawa Kabur Scoopy Rp 24 Juta
• HUT Pemuda Pancasila ke-67 di Majalengka, Bupati Ajak Pemuda Jadi Penggerak Pembangunan

Seorang warga Sangkanhurip yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, dirinya sempat mendatangi kantor desa untuk mengurus keperluan administrasi. Namun, pelayanan yang dibutuhkan belum dapat diselesaikan karena tidak berhasil menemui kepala desa.

"Saya mau mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan tanda tangan kepala desa, tetapi tidak bisa bertemu. Sudah beberapa hari keberadaannya juga tidak diketahui secara jelas," ungkap warga tersebut, Sabtu (31/10/2026).

Menurut warga, ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai kapan pelayanan dapat diselesaikan dan kepada siapa harus berkoordinasi.

Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, perangkat desa juga mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan kepala desa. Kondisi ini semakin memunculkan tanda tanya mengenai koordinasi pemerintahan desa, terutama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Warga menilai, apa pun alasan ketidakhadiran kepala desa, masyarakat semestinya tetap mendapatkan kepastian pelayanan. Apabila kepala desa sedang menjalankan kegiatan di luar kantor atau memiliki keperluan tertentu, perlu ada mekanisme penugasan kepada perangkat desa agar pelayanan tidak terhambat.

"Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru harus menunggu tanpa kepastian. Kalau kepala desa sedang tidak berada di kantor, seharusnya ada petugas yang bisa memberikan pelayanan atau menjelaskan kepada warga," harapnya.

Keluhan ini menjadi perhatian karena kantor desa merupakan salah satu pintu utama masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan. Kepastian kehadiran petugas, pembagian tugas, serta keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Camat Sindang hingga berita ini disusun masih dimintai keterangan terkait informasi dugaan ketidakhadiran Kepala Desa Sangkanhurip selama lima hari tersebut, termasuk dampaknya terhadap aktivitas pelayanan masyarakat.

Redaksi juga masih berupaya menghubungi Kepala Desa Sangkanhurip, Toto Mustopa, untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya, kondisi pelayanan di kantor desa, serta langkah yang dilakukan agar kebutuhan administrasi masyarakat tetap terlayani.

Klarifikasi dari kepala desa dan pihak Kecamatan Sindang penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai persoalan ini. Sebab, di balik keluhan warga, ada satu hal mendasar yang tidak boleh terabaikan: pelayanan publik harus tetap berjalan, siapa pun yang sedang berada di tempat ataupun menjalankan tugas di luar kantor.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Sangkanhurip maupun Camat Sindang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait. ** (Agit)