- Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemkab Barito Utara dengan Pemerintah Pusat
- Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
- Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
- DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih
- Komisi II DPRD Barito Utara Dorong Setiap Desa Miliki Minimal 10 Hektare Kebun Desa
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
Gelar Standardisasi UMK pada PLUT-KUMKM, KemenKopUKM Gandeng BSN

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius melakukan pendandatanganan perjanjian kerja sama dengan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan standardisasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui layanan informasi terpadu pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
“Perjanjian kerja sama tersebut menjadi wujud penguatan jaringan PLUT-KUMKM untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal melalui pemenuhan perizinan usaha, hingga sertifikasi produk UMK melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK,” kata Yulius.
Menurut Yulius, adanya standardisasi khususnya sertifikasi SNI akan memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, baik dari segi kualitas produk, alur produksi yang lebih tertata, hingga sistem manajemen yang membentuk keteraturan untuk meningkatkan produktivitas UMK.
Baca Lainnya :
- Kementerian UMKM Koordinasi Lintas Sektor Perkuat Integrasi Layanan Terpadu SAPA UMKM
- UMKM Naik Kelas, Kementerian UMKM dan OJK Bentuk Satgas Pembiayaan
- Menteri UMKM Pastikan Status Usaha Mikro Beri Manfaat bagi Pengemudi Ojol
- PTPN I Raih Anugerah Mahayuga, Tegaskan Peran Perkebunan bagi Ketahanan Pangan Nasional
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri

Yulius mengungkapkan, saat ini terdapat 87 PLUT-KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 332 konsultan sebagai tenaga pendamping di dalamnya, yang diharapkan mampu mengoptimalisasi berbagai layanan. “Sumber daya PLUT-KUMKM yang ada saat inilah yang saya harap dapat dikolaborasikan untuk menaikkelaskan UMK agar berdaya saing melalui pemenuhan sertifikasi SNI,” kata Yulius.
Lebih lanjut, Yulius mengatakan pihaknya terus mendorong status kelembagaan PLUT-KUMKM menjadi UPTD/BLUD, agar menjadi organisasi yang lebih fleksibel dalam menunjang kinerja dinas atau badan daerah. Oleh karena itu, menurutnya keberadayaan layanan informasi BSN akan semakin menunjang optimalisasi layanan PLUT-KUMKM.
“Saya harap seluruh pihak berkomitmen untuk mengawal implementasi kerja sama ini. Sehingga tujuan kita untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dapat terwujud,” ucap Yulius.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyatakan, PLUT-KUMKM menjadi sarana yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pihaknya. Terlebih dengan adanya konsultan di dalamnya, PLUT-KUMKM diharapkan mampu mengintegrasikan layanan terpadu BSN ke dalam layanan yang sudah ada.
“Mudah-mudahan melalui integrasi antara BSN dengan KemenKopUKM lewat PLUT-KUMKM ini, dapat terbangun juga kerja sama dengan pendamping layanan di daerah secara formal untuk memaksimalkan layanan terpadu BSN di dalam PLUT-KUMKM,” ujar Donny.
Donny menambahkan, kegiatan standardisasi selama ini banyak dikenal untuk usaha menengah ke atas saja, seakan-akan usaha mikro dan kecil sulit untuk distandardisasi. Padahal, menurutnya justru ketika krisis terjadi, usaha mikro kecil menjadi jaring pengaman ekonomi karena mampu bertahan dengan baik.
“Saya harap, standardisasi khususnya SNI bukan lagi dianggap sebagai momok, tetapi justru dianggap sebagai mitra oleh para pelaku usaha mikro untuk menaikkan kualitas usahanya,” kata Donny.(Reporter Achmad Sholeh/Alek)




.jpg)












