MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Lonjakan harga tiket pesawat dari Muara Teweh ke luar daerah kembali memantik sorotan tajam DPRD Kabupaten Barito Utara. Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, secara terbuka mengkritik mahalnya tarif penerbangan rute Muara Teweh–Palangka Raya (PKY) dan Muara Teweh–Banjarmasin (BDJ) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Lion Air Group dan pengelola Bandara H Muhammad Sidik, di ruang rapat DPRD setempat, Kamis (19/02/2026).
   
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Barito Utara itu menyatakan keprihatinannya atas kenaikan tarif yang dinilai sangat signifikan dan membebani masyarakat.
   
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.
   
“Harga tiket sekarang bisa mencapai Rp1,8 juta per tiket. Padahal, saat awal dibukanya penerbangan Wings Air rute Muara Teweh–Banjarmasin hanya sekitar Rp800 ribu. Sekarang malah lebih mahal dibanding tiket dari Banjarmasin ke Jakarta,” tegas Nurul Anwar.
   
Menurutnya, kondisi tersebut tidak rasional. Ia mempertanyakan logika penetapan tarif yang justru lebih tinggi untuk rute jarak pendek dibandingkan rute antarkota besar.
   
“Rute Muara Teweh–Banjarmasin itu singkat. Tapi kenapa justru lebih mahal dari Banjarmasin ke Jakarta? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya dengan nada kritis.
   
Dalam forum hearing tersebut, Nurul Anwar secara tegas meminta maskapai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur tarif dan pelayanan, khususnya untuk rute daerah yang menjadi urat nadi konektivitas masyarakat Barito Utara.
   
Ia juga mendesak agar maskapai memberikan kebijakan bagasi gratis minimal 10 kilogram bagi penumpang rute Muara Teweh–Banjarmasin maupun sebaliknya.
   
Menurutnya, fasilitas tersebut sangat penting mengingat mayoritas penumpang adalah masyarakat umum, pelaku usaha kecil, hingga pasien rujukan medis.
   
Terkait alasan maskapai dengan menaikan tarif harga tiket salah satunya  adanya kenaikan harga bahan bakar ( avtur ) sebagai faktor utama melonjaknya tarif. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, didampingi Kepala Bandara HMS, Muhammad Amrillah Kunang.

H Nurul menilai alasan tersebut  tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran.
   
“Kenaikan Avtur memang ada, tapi tidak semestinya berdampak sedrastis ini. Harus ada hitungan yang Rasional dan tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya.
   
DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Bagi mereka, akses transportasi udara bukan sekadar layanan komersial, melainkan kebutuhan vital daerah yang tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi warganya.
   
Lima poin penting yang disepakati dalam Hearing tersebut :
1. Melakukan evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada Rute Feeder Daerah.
   
2. Menetapkan rute BDJ-HMS dan PKY-HMS sebagai rute strategis Konektivitas Daerah.
   
3. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta kepada Maskapai untuk menyediakan minimal bagasi 10 Kg gratis per penumpang untuk penerbangan Muara Teweh sebaliknya. Banjarmasin dan

4. Mengusulkan kepada Maskapai untuk memberikan 2 (dua) seat Cadangan untuk
kepentingan Pemerintah Daerah.

Baca Lainnya :

• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
• Jairi Anggota DPRD Jatim Motifasi Pendamping PKH Kembangkan Industri Kreatif

5. Meningkatkan pelayanan publik di Bandara Haji Muhammad Sidik.
    (A)