MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dissiptaka) menggelar pelatihan pengelolaan arsip dinamis dan penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan pemerintah daerah, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan sebagai  bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten daerah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, dilaksanakan selama dua hari  di Aula Utama Lantai II Kantor Dissiptaka Muara Teweh dan dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Utara melalui Staf Ahli Bupati, drg. Dwi Agus Setyowaty.

Dalam sambutannya, Kepala Dissiptaka Kabupaten Barito, Utara, Fakhri Fauzi, S.Ag.,M.H
menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan beberapa landasan hukum, di antaranya  mengacu pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan serta Akses Arsip, serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Baca Lainnya :

• Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
• Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
• Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat
• Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
• Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis

Disebutkan pula, nilai hasil digitalisasi arsip tahun 2024 Kabupaten Barito Utara mencapai 64,94 kategori “baik”.

Pelatihan dengan menghadirkan dua nara sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yakni Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum (Arsiparis Madya) dan Pinandita Syafrisman, S.Sos (Arsiparis Muda) dengan ​tujuan untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah agar berjalan secara komprehensif dan terpadu.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap pengelolaan arsip di perangkat daerah, baik secara konvensional maupun elektronik, dapat lebih tertata dan profesional,” ujar Kepala Dissiptaka dalam laporannya.

(A)
​