MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup dengan menyosialisasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Sosialisasi yang dilaksanakan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara itu berlangsung di Aula DLH Muara Teweh, Rabu (12/08/2026), dengan melibatkan unsur FKPD, OPD lingkup Pemkab Barito Utara dan narasumber dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Lainnya :

• Cegah Pelanggaran Lingkungan, Pemkab Barito Utara Sosialisasikan Aturan Pengawasan dan Sanksi Terbaru
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• Bupati Lepas Kontingen Barito Utara Ikuti Jambore Nasional XII 2026 Cibubur, Jakarta
• Koramil 07/Pda Bersama DLH Lakukan Aksi Bersih Lingkungan Di Perigi Baru
• BPBD Barito Utara Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Pencegahan Bencana

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Plt Kepala DLH Rudy Candra Utama menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi baru tersebut, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki tugas dan kepentingan dalam pengawasan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati mengatakan tantangan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks. Dunia menghadapi tiga krisis planet yang dikenal sebagai triple planetary crisis, meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran.

Ketiga persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan dapat memberikan dampak terhadap aspek ekologis, ekonomi dan sosial. Kondisi ini membuat perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Bupati menjelaskan bahwa pemerintah pada 6 Juli 2026 telah menerbitkan Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026. Aturan tersebut sekaligus mencabut dan menggantikan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024.

Regulasi baru ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat pengawasan serta memberikan kepastian dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

“Melalui pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi administratif yang proporsional, diharapkan tercipta kepastian hukum, peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” kata Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Menurutnya, sosialisasi bukan sekadar penyampaian regulasi, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

Pemkab Barito Utara juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, peserta diminta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan menggali informasi dari para narasumber. Pemahaman yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan usaha masing-masing.

Pemkab Barito Utara berharap penerapan aturan tersebut dapat memperkuat sinergi antarpihak, mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan, meningkatkan kepatuhan serta menjaga sumber daya alam di daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

(Dd)