MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Memperkuat koordinasi antarlembaga legislatif menjadi salah satu langkah dalam mendukung proses penyusunan regulasi daerah. Hal tersebut terlihat dari kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, ke DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (05/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di ruang DPRD Barito Utara tersebut diterima oleh Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiyono, S.STP., M.Ec., Dev, bersama jajaran Sekretariat DPRD setempat.

Baca Lainnya :

• Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
• Kantah Kabupaten Tangerang Salurkan UGK Untuk Pembangunan KSCS, Dukung Manfaat Air Baku bagi Masyarakat
• Perkuat Budaya Antikorupsi, Kantah Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK
• Kantah Kabupaten Pandeglang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK Bangun Budaya Anti Korupsi
• Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa

Pertemuan tersebut difokuskan pada konsultasi dan koordinasi serta pertukaran informasi mengenai mekanisme dan strategi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Melalui kunjungan ini, rombongan DPRD Hulu Sungai Utara berupaya memperoleh informasi dan gambaran terkait proses penyusunan Raperda APBD Perubahan, termasuk berbagai mekanisme yang menjadi bagian dalam tahapan pembahasannya.

Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiyono, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPRD Hulu Sungai Utara yang menjadikan Barito Utara sebagai salah satu tujuan koordinasi dan pertukaran informasi.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD, khususnya dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Melalui koordinasi dan komunikasi antarlembaga tersebut, kedua pihak diharapkan dapat memperoleh referensi yang bermanfaat dalam menjalankan proses legislasi dan penganggaran di daerah masing-masing.

(A)