MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun.

Insentif tersebut diberikan dalam bentuk bantuan pangan, dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.

Baca Lainnya :

• KUA-PPAS 2027 Resmi Diserahkan, DPRD Majalengka Siapkan Pembahasan APBD Rp 3,2 Triliun
• Tak Sekadar Bikin Konten, Peserta Pelatihan Disnaker Depok Dibimbing hingga Disalurkan ke Perusahaan
• Prabowo Teken Buku Dukacita untuk Mendiang Sheikh Hamad, Tegaskan Persahabatan Indonesia-Qatar
• Realisasi Anggaran Kemenkop Lampaui Rp1 Triliun, Penguatan KDKMP Jadi Prioritas Nasional
• DPR RI Apresiasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kementerian UMKM

Menurut Anis, Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi yang setiap tahun mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran uang di berbagai daerah.

“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegasnya.

Akurasi Data dan Distribusi Jadi Kunci

Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. 

Menurutnya, persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan. “Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.

Dari sisi daya beli, Anis mengakui bahwa stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. 

Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lainnya sehingga menggerakkan ekonomi lokal.

Namun ia mengingatkan bahwa dampaknya bersifat sementara.

“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.

Target Pertumbuhan 6 Persen

Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, Anis menyebut kebijakan Ramadan–Lebaran lebih tepat dipandang sebagai penopang, bukan penentu utama capaian pertumbuhan.

“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan bantuan pangan agar tidak menimbulkan distorsi di tingkat produsen. “Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujarnya.

WFA Dinilai Bisa Urai Kepadatan Mudik

Sementara itu, terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Anis menilai langkah tersebut dapat menjadi strategi yang cukup cerdas untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah.

“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.

Namun ia menekankan agar fleksibilitas kerja tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutup Anis.

Secara keseluruhan, Anis menilai kebijakan insentif Ramadan–Lebaran merupakan langkah positif dalam menjaga momentum ekonomi musiman. 

Namun ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi pasca-Lebaran, stabilitas harga, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi kunci agar daya beli masyarakat dapat terus membaik secara berkelanjutan. (Reporter: Achmad Sholeh Alek).