MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Dalam rangka melaksanakan kegiatan Reses Perorangan, masa sidang II tahun sidang 2025,  anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari partai PKB, Ir Habib Sayid Abdurrahman . MM melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung menyerap, mendengarkan aspirasi masyarakat di  daerah pemilihannya (Dapil) Kalimantan Tengah IV. Kegiatan dilaksanakan di dua tempat yaitu pertama di Kantor Kecamatan Lahei, kedua di aula pertemuan  desa Ipu Kecamatan Lahei,  Kamis  ( 27/02/2025)

Dalam kegiatan yang mengundang seluruh ketua RT di lingkup kelurahan  Lahei 1 dan 2, dihadiri oleh yang mewakili camat Lahei  beserta jajaranya,  serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya.

Baca Lainnya :

• Pasangan Muda Indonesia Bersinar di Macau Open 2026, BNI dan PBSI Petik Hasil Pembinaan Jangka Panjang
• KUR Rp40 Miliar Digelontorkan ke NTB, Dorong UMKM dan PMI Naik Kelas
• Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
• PENAS XVII Jadi Pintu Kolaborasi dan Inovasi bagi Pertanian Barito Utara
• Pemkab Tegaskan Komitmen Barito Utara Dukung Kemandirian Pangan Nasional di PENAS XVII Gorontalo

Dalam paparannya Ir Habib Sayid Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan Reses ini merupakan agenda kerja anggota DPRD yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Yang dengan  tujuan  untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendengar secara langsung apa yang menjadi tuntutan prioritas Konstituen

" Reses merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat, dan biasanya dilakukan di luar masa sidang dan bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa  yang akrab dipanggil Habib ini.

Menurut nya, selaku wakil rakyat  dari  komisi II   DPR Provinsi, dia siap untuk  menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen serta usulan masyarakat, yang kemudian akan dikumpulkan dan disusun menjadi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta akan  dibahas dalam sidang dewan dan hasilnya diteruskan ke Pemerintah.

  Habib juga menyampaikan  kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik. Termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usulan masyarakat di kelurahan Lahei 1 dan Lahei 2
Dalam Reses kali ini di kantor Kecamatan lahei ada beberapa usulan yang  disampaikan oleh ketua RT masing - masing  terkait Infrastruktur, misalnya  perbaikan  jalan, jembatan, masalah lampu penerangan, masalah air PDAM, rekrutmen karyawan perusahaan, usulan dibidang perkebunan karet dan solusi mendapatkan ijin pertambangan galian C, transmigrasi lokal, usulan pelatihan langsung rekom dari perusahaan, intensif tenaga pengajar TPA, bantuan alat kebersihan dan alat nelayan (jala)

Usulan Masyarakat Desa Ipu.

Reses yang berlangsung di desa Ipu kecamatan Lahei ini dihadiri oleh kepala dan sekretaris desa Ipu, penyuluh pertanian dan undangan lainnya ini kembali menyerap beberapa usulan yang diajukan oleh masyarakat, seperti ; pembangunan Mushola,  pembangunan rumah PKK, pembangunan rumah betang, anggaran untuk perkebunan dan peternakan, pembuatan turab tebing, sarana air bersih, pembuatan pagar, paving di SDN 1 desa Ipu, permintaan bibit sawit dan Kakau, bibit sapi jenis Limosin, ijin pertambangan galian C, juga intensif ketua RT.
Menanggapi usulan yang diajukan oleh masyarakat  Lahei 1, Lahei 2 serta desa Ipu tersebut, anggota DPR Provinsi ini menyatakan siap untuk memperjuangkan nya dan siap untuk membawanya ke rapat dewan berikutnya.

Terkait usulan pengadaan kipas angin untuk gedung pertemuan di desa Ipu, Habib langsung menyetujui dan akan memberikan secara langsung sebanyak dua unit kipas angin.

"Laporan yang diperoleh saat Reses ini kami sampaikan kepada Eksekutif, dan ada beberapa point penting, itu nantinya akan disampaikan langsung ke Instansi terkait," papar Habib.

Dijelaskan lebih rinci lagi bahwa pihak Legislatif bukan penentu kebijakan, tetapi Legislatif adalah pendorong yang siap memperjuangkannya untuk masyarakat.

"Harap masyarakat dukung kami dengan menyampaikan apa yang menjadi usulan, kritik  dan saran sangat kami harapkan, dukungan dari masyarakat sangat kami harapkan, sebab kami tak akan bisa  mampu jika hanya dibiarkan berjalan sendirian," pungkas Legislasi PKB dari Komisi II DPR Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV ini.
(A)