MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Orang nomor satu di Pemkot Blitar kepada wartawan disela sela acara pembukaan Musrebang tematik di Balai kota Koesoemo Wicitro mengaku ikut mengajukan gugatan bersama 270 kepala daerah Bupati dan Wali Kota terkait masa jabatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Santoso menyebut alasan mengapa turut serta, Dia beralasan sebab utang biaya Pilkada tahun 2020 belum lunas.

Santoso juga menyampaikan  ketika memberikan sambutan didepan ratusan peserta Musrenbang Tematik RKPD Tahun 2025 di Gedung Kusumo Wicitro, Kamis(22/2/24), diungkapkan oleh Santoso M.Pd yang juga pernah menajabat Kakan Diknas itu, “ Terkait dengan RPJMD 2021-2026 semoga bisa terlaksana dengan baik, meskipun masa jabatan Saya menurut aturan diperpendek berakhir pada 2024,” ucap Santoso.

Disampaikan lebih lanjut masalah pelaksanaan Pilkada, sesuai jadwal yakni pada November 2024 mendatang, " Itu berarti, masa jabatan sebagai Walikota Blitar juga akan hilang 1 tahun. Tapi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),"bebernya.

Baca Lainnya :

• Hendi Budi Yuantoro Menuju Kursi Parlemen DPRD Kabupaten Blitar PAW PDI P perjuangan
• Panggih Riadi, Kembali Mengabdi untuk Desa Sumberboto Maju
• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap

Pihaknya selanjutnya hanya bisa berharap pemangkasan masa jabatan bupati, wali kota dan gubernur agar dikembalikan sesuai dengan SK pada waktu dilantik. Sehingga tidak ada pemangkasan masa jabatan.

" Ada 270 Bupati dan Walikota ini sudah dimasukkan, kami menunggu proses pembahasan dan keputusannya. Sehingga masa jabatannya bisa dikembalikan, sesuai SK pelantikan yaitu 2021 sampai 2026. Ini bagian dari usaha.

Karena sebagian besar hutangnya untuk biaya Pilkada belum lunas, oleh karena itu diupayakan agar sesuai dengan SK Mendagri itu yang harus dilakukan. Bukan harus memangkas hak-hak dari bupati, walikota dan gubernur yang belum habis masa jabatannya,” ungkapnya.

Dikonfirmasi seusai acara, mengenai gugatan masa jabatan ke MK, Santoso mengakui ikut menggugat ke MK, bersama 270 bupati dan wali kota se Indonesia. “Iya, benar saya ikut menggugat bersama 270 bupati dan wali kota yang diwakili oleh 15 orang bupati dan wali kota ke MK,” jawabnya.

Alasannya menurut Santoso bagaimana supaya masa jabatan bupati, walikota dan gubernur ini dikembalikan sesuai SK pelantikan. “Jadi tidak ada pemotongan masa jabatan, supaya adil dan hak-haknya bisa dilakukan sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Termasuk program pembangunan yang direncanakan bisa dilaksanakan sesuai tahapan, tidak harus terpotong masa jabatan sampai 1 tahun. “Semua kepala daerah tentu punya program tahun pertama kedua, ketiga, keempat dan kelima itu harus dijalankan jangan sampai terpotong. Tahun terakhir tidak bisa terlaksana, karena dipangkas masa jabatannya,” keluh Santoso.

Disinggung mengenai alasan utang untuk biaya Pilkada 2020 yang belum lunas, Santoso mengiyakan. “Iya itu riil, tapi relatif bagi yang kaya tidak perlu mikir utang. Tapi sing ra nduwe duit yo mesti mikir pie carane mbalekne (tapi yang tidak punya uang, tentu berpikir bagaimana cara membayar) riil itu,” pungkasnya tanpa menyebutkan berapa sisa utangnya yang belum lunas.

Sebagai informasi, mengacu pada Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menyebutkan bahwa masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024.

Dimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Disebutkan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. (za/mp)