MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Isu pertambangan menjadi salah satu poin krusial yang ditegaskan Bupati H. Shalahuddin dalam Rapat Paripurna III DPRD Barito Utara. Menanggapi pandangan Fraksi PKB, ia menekankan bahwa kewajiban CSR, reklamasi, kontribusi PAD tambang, dan penanganan kerusakan jalan akibat aktivitas tambang adalah tanggung jawab penuh perusahaan.

Pemkab berkomitmen memperkuat pengawasan dan memastikan perusahaan mematuhi ketentuan lingkungan dan sosial, termasuk pengendalian dampak terhadap masyarakat. Senin (24/11/2025)

Langkah ini dibarengi peningkatan koordinasi lintas OPD dan kerja sama dengan perusahaan untuk menjalankan kewajiban secara berkelanjutan.
(A)

Baca Lainnya :

• Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
• Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
• EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
• Paripurna Masa Sidang III, DPRD dan Pemkab Barito Utara Bahas Anggaran 2026 dan 2027
• Pemkab Barito Utara Ajukan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD

​