MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Untuk kepentingan efisien pengaggran belanja daerah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar mengundang Eksekutif, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar gelar Rapat Kerja Ketua Fraksi bersama Bappeda, dan BPKAD pada Rabu (31/05/23).

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut  Wakil Ketua DPRD Mujib SM, Ketua Fraksi PDIP Supriadi, Anik dari Fraksi Golkar serta dari eksekutif Dr. Jumali, S.Pd, MAP, Kepala Bappedalitbang, Kepala BPKAD Kurdiyanto serta pejabat tehnis terkait.

Baca Lainnya :

• Panggih Riadi, Kembali Mengabdi untuk Desa Sumberboto Maju
• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menyebutkan, Rapat Kerja kali ini membahas tentang Renja Pemkab Blitar tahun anggaran 2023 ada yang mengalami perubahan berkaitan dengan Rencana Belanja, diantaranya masalah rencana kebutuhan untuk Pilkada. KPU harus ada 40 persen yang terpasang di TA 2023.

“Itu yang kita bahas, juga termasuk  dukungan untuk pembagunan jalan sirip dari Kademangan menuju ke Pantai Tambakrejo (JLS), jalan sirip Timur dari Brongkos menuju Selatan Pantai Jolosutro. karena tidak cukup hanya pembangunan Badan jalan, namun di perlukan pengaman tanah, Marka, dan rambu-rambu. Itu bagian yang di sampaikan oleh Bappeda,” ungkap Suwito Saren.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Blitar juga menyampaikan masalah anggaran dana pendamping untuk menunjang  program pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, dicontohkan seperti pembangunan pasar Pathok desa Sidorejo Ponggok.

“Jadi, beberapa Dinas kalau dulu tugas bantuan. Contohnya Pasar Pathok Sidorejo itu ada program bantuan dari Pusat dan Daerah di minta menggangarkan pagar nya. Untuk sarana yang lain itu Anggarannya 1 Miliar lebih,"tuturnya.

Sedangkan untuk Pilkada yang waktunya semakin mepet masih ucap  Suwito yang juga dari fraksi PDI Perjuangan, pihaknya menyebut masih belum jelas detailnya. " Tetapi dari gambaran kasar beekisar diangka 74 miliar rupiah dan itupun belum bicara kebutuhan yang lain, “pungkasnya. (adv/za/mp)