MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Diduga gagal konstruksi bangunan Talud Penahan Tanah (TPT) di lokasi persawahan desa Sawentar Kecamatan Kanigoro kini kondisinya sangat memprihatinkan, fakta dilapangan TPT volume panjang sekitar 100 meter ini sudah ambrol dibeberapa titik. 

Sumber dilapangan yakni Kepala Desa Sawentar Mujianto menyebutkan, bangunan itu dikerjakan pada tahun 2023, melalui jaring aspirasi legislatif yang dikerjakan oleh Kelompok masyarakat dana hibah pemprop Jawa Timur. 

"Kami tahu hal itu karena dari masyarakat, namun tentang besaran anggaran kami kurang paham," Ungkap Mujianto Senin (20/01/25) diruang kerjanya. 

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM: Holding Perkebunan Perkuat Rantai Nilai Lada Putih Muntok
• Pemkab Barito Utara Tegaskan Komitmen Perhatikan Kebutuhan Umat
• Bupati Shalahuddin Kukuhkan Paskibraka Barito Utara, Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab
• Lima Kunci Sukses Ala Bupati Shalahuddin
• Wali Kota Blitar : Perluas Layanan Peziarah Makam Bung Karno Buka 24 Jam Sesuaikan Animo Masyarakat

Hasil investigasi dilapangan terkait ambrolnya TPT itu sangat dimungkinkan selain kualitas campuran kurang bagus juga faktor lain yakni galian pondasi yang kurang dalam penggalian nya. " Proyek pembangunan talud ini bukan menggunakan anggaran Dana dDesa, sehingga pemerintah desa hanya bertindak sebagai penerima manfaat. Namun, kerusakan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena talud memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur lokal.

Kepala Desa Sawentar, Mujianto, berharapan agar talud tersebut segera diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. “Talud ini sangat penting bagi warga kami. Kami berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan untuk mencegah dampak lebih besar,” ungkap Mujianto.

Di tengah polemik kerusakan talud, Desa Sawentar telah menyiapkan program kerja untuk tahun 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu prioritas utama adalah pembangunan sumur bor di empat titik, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di desa.

“Pada tahun 2025, kami akan merealisasikan program-program strategis yang sudah masuk dalam APBDes. Salah satunya adalah pembangunan sumur bor untuk membantu para petani mengatasi kendala air, khususnya di musim kemarau,” jelas Mujianto. 

Proyek proyek dari Provinsi kini menjadikan traumatis pemerintahan desa, apalagi masyarakat petani yang begitu sering mendapatkan proyek proyek infrastruktur. Dan ini adalah bagian kecil proyek pokmas yang ditemukan gagal fungsi. 

Bahkan kususnya di Jawa Timur masalah proyek dana hibah masih bermasalah, hingga menyeret sejumlah pejabat provinsi Jawa Timur, termasuk tekanan yang mengerjakan proyek di Blitar sudah menjadi pesakitan dana hibah proyek Provinsi. 

"Karena bangunan itu sangat menunjang bagi sektor pertanian, maka kami berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secepatnya. (za/mp)