MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Shalahuddin membuka secara resmi Rapat Koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dan BBM Kabupaten Barito Utara. Kegiatan yang turut dihadiri Wabup Felix, Sekda Muhlis, Ketua DPRD serta jajaran Forkopimda lingkup pemkab Barito Utara dilaksanakan Selasa, (18/08/2026) di ruang rapat Sekda Barito Utara.

Dalam arahannya Bupati menyampaikan terkait masalah  KARHUTLA dan persoalan BBM merupakan dua hal yang membutuhkan perhatian, kesiapsiagaan, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor secara serius dan berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan.
• Keamanan Wilayah Dimulai Dari Dialog Sampai Patroli Malam.
• PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden, Alumni yang Terbukti Terlibat maka Dicabut Keanggotaannya
• Kasdim 0506/Tgr Jadi Irup Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Makodim 0506/Tangerang.

KARHUTLA bukan hanya persoalan terjadinya kebakaran. Dampaknya dapat meluas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, serta kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran terkait agar jangan menunggu sampai terjadi kebakaran besar baru kita bergerak. upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama.

Kita harus memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan patroli dan pemantauan wilayah rawan, mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api, serta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana pemadaman," tegas nya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat sampai tingkat desa dan kelurahan. masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa membuka lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan risiko yang sangat besar dan merugikan banyak pihak.

Sebab  itu, pencegahan KARHUTLA harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab BPBD, Damkar, TNI DAN POLRI, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Selain itu , pada rapat ini  juga dibahas mengenai ketersediaan dan pengendalian BBM di Kabupaten Barito Utara.

BBM merupakan salah satu kebutuhan penting yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, transportasi, distribusi barang, kegiatan dunia usaha, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta berbagai sektor perekonomian lainnya.

Karena itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan agar BBM berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita perlu melakukan pengawasan bersama untuk mencegah terjadinya kelangkaan, penimbunan, penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukannya," tegas Bupati.

Ditekankan  kepada seluruh pihak terkait agar membangun koordinasi dan komunikasi yang cepat dan terbuka. 

Apabila terdapat kendala di lapangan, segera laporkan dan carikan solusi bersama.

Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi justru berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar di masyarakat.

Juga kepada pihak SPBU dan penyalur BBM, di harapkan agar dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan distribusi sesuai aturan, serta turut membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ketersediaan BBM di Kabupaten Barito Utara.

(Dd)