MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 agar benar benar netral apabila tidak terkena tindakan disiplin pegawai.

Hal ini dikemukakan oleh Izul Marok selaku Penasihat Korpri Kabupaten Blitar yang sekaligus sebagai Sekda Kabupaten Blitar didepan anggota Korpri Kabupaten Blitar, pada apel HUT Korpri ke 52 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN )ke 59, di Alun - Alun Kankab Blitar Kanigoro pada Rabu (29/11/2023).

 "Sekaligus sebagai penasehat KORPRI, saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-52 kepada segenap keluarga besar KORPRI Kabupaten Blitar. Selamat pula memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59  Tahun 2023," ungkapnya

Baca Lainnya :

• Kapolri: Ziarah ke Makam Bung Karno Sebagai Bentuk Penajaman Presisi Polri
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
• AWI Soroti Dugaan Intimidasi Wartawan di DPRD Majalengka, Minta Klarifikasi
• Militansi KONI Kota Blitar Baru Tetap Kompak Bina Prestasi Semua Cabor
• BAZNAS Majalengka Salurkan Bantuan untuk 1.672 Warga Sepanjang Mei 2026

Sejalan dengan Tema HUT ke-52 KORPRI tahun 2023 ini adalah KORPRIKAN INDONESIA. Izul Marom menyampaikan amanat Ketua  Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Bapak  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH menyampaikan, momentum ulang tahun ke 52 akan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan Pelindung ASN. Dia mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.

"Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga Korpri tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama,"pesanya.

Selanjutnya, di era digitalisasi dalam proses hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam.

Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat.

Untuk itu, saya minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama.

"Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945. pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

Pembina Korpri Kabupaten Blitar juga mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI.

"Saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," imbuhnya.

Karena Korpri dapat diibaratkan kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan.

"Oleh karena itu, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya. **  (adv/kmf/za/mp)