- Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot
- Bupati Lantik dr. Egga, RSUD Majalengka Ditarget Lebih Responsif dan Modern
- Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
- Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
- Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat
- Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
- BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
- Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
- SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI
Parmana Setiawan Pertanyakan Cakupan Program Pendidikan Gratis di Musrenbang

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, S.T, mempertanyakan kejelasan cakupan program unggulan pendidikan gratis dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Teweh Tengah yang berlangsung di Aula Kecamatan Teweh Tengah, Selasa (10/02/2026).
Musrenbang tersebut dihadiri Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP beserta anggota DPRD lainnya dan dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T.
Dalam forum tersebut, Parmana Setiawan menyoroti keberlanjutan bantuan pendidikan bagi pelajar asal Barito Utara yang melanjutkan studi di luar daerah.
Ia mempertanyakan apakah program pendidikan gratis juga mengakomodasi biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya bagi mahasiswa yang sebelumnya menerima beasiswa di Barito Utara.
“Apakah pelajar yang melanjutkan pendidikan di luar daerah tetap menjadi tanggungan pemerintah daerah dalam program pendidikan gratis ini?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menjadi perhatian penting dalam forum, mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Barito Utara menegaskan pentingnya sinergi dalam menyusun program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Musrenbang ini menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
(A)


.jpg)

.jpg)











