- Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
- Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
- DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih
- Komisi II DPRD Barito Utara Dorong Setiap Desa Miliki Minimal 10 Hektare Kebun Desa
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
- EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
Parmana Setiawan Cermati LKPJ 2025, Soroti Capaian dan Perlambatan Ekonomi

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh, Senin (30/03/2026) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, Parmana Setiawan, menghadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang II dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Senin ( 30/03/2026)
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD tersebut menjadi momentum awal bagi legislatif untuk mencermati capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama satu tahun anggaran.
Parmana menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang harus dikaji secara serius dan mendalam oleh DPRD.
Ia menyampaikan bahwa LKPJ 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Dari sisi indikator makro, Parmana mengapresiasi beberapa capaian positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,71 pada tahun 2024 menjadi 73,58 pada tahun 2025.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen, serta tingkat pengangguran yang turun dari 4,71 persen menjadi 4,54 persen.
Namun demikian, ia juga menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,03 persen pada tahun 2024 menjadi 3,12 persen di tahun 2025.
“Capaian ini harus kita apresiasi, tetapi perlambatan ekonomi menjadi catatan penting. Pemerintah daerah perlu mencari strategi yang lebih inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Parmana juga menyinggung kenaikan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari meningkatnya Gini Ratio menjadi 0,328. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya merata.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB akan mencermati secara detail dokumen LKPJ tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, agar ke depan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat luas
(A)













