- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
- EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
- Paripurna Masa Sidang III, DPRD dan Pemkab Barito Utara Bahas Anggaran 2026 dan 2027
- Pemkab Barito Utara Ajukan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD
- Masyarakat Nilai Pelayanan Berkategori Baik Capai 84,42 Kepuasan
- Gelapkan Mobil Rental, Residivis Kambuhan Dijebloskan ke Sel Tahanan Polres Blitar
- Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
- Kementerian UMKM Koordinasi Lintas Sektor Perkuat Integrasi Layanan Terpadu SAPA UMKM
- Kreatif Merdeka Carnival 2026 Ajak Generasi Muda Berkarya Lewat Animasi dan AI
Paripurna III Tegaskan Soliditas Pemkab dan DPRD dalam Merumuskan Kebijakan Anggaran

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Agenda digitalisasi pajak menjadi titik tekan utama jawaban Bupati H. Shalahuddin pada Rapat Paripurna III DPRD Barito Utara, Senin (24/11/2025).
Dalam menanggapi pemandangan umum Fraksi PKB, Bupati menegaskan bahwa transformasi digital merupakan pilar penting dalam memperbaiki tata kelola pendapatan dan mengurangi kebocoran.
Pemkab mendorong pemanfaatan aplikasi seperti My Simpatda, My BPHTB, MyPBB/Si-Baga, serta pemasangan Tapping Box bekerja sama dengan Bank Kalteng, BNI, Mandiri, BRI, dan PT Pos Indonesia. Optimalisasi sistem pembayaran daring ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan transparansi transaksi.
Baca Lainnya :
- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
- EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
- Paripurna Masa Sidang III, DPRD dan Pemkab Barito Utara Bahas Anggaran 2026 dan 2027
- Pemkab Barito Utara Ajukan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD
Selain itu, sistem pengadaan barang dan jasa berbasis E-Procurement terus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan integritas anggaran. Pemkab juga menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan Desa Anti Korupsi melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan tata kelola keuangan yang lebih tertib.
(A)














