MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan menjelang pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan pada 17 September 2025 lalu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula RPP KPU Barito Utara, Jumat (19/09/2025), dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, didampingi  para komisioner lainnya.
Juga turut di hadir ketua tim pemenangan juga  Liaison Officer (LO), serta unsur terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
• Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
• DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
• Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
• Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih

Dalam sambutannya, Ketua KPU Barito Utara menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk memastikan seluruh tahapan dan teknis pelaksanaan Rapat Pleno penetapan dapat berjalan sesuai aturan yang ada serta  melibatkan seluruh pihak terkait.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin menyamakan persepsi, menyusun langkah teknis,  agar pelaksanaan pleno penetapan besok berjalan lancar tanpa hambatan,” ungkap Siska.

Ia juga menegaskan harapannya agar kegiatan rapat pleno terbuka yang dijadwalkan pada Sabtu, 20 September 2025, dapat berlangsung kondusif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi aktif,  sehingga proses penetapan pasangan calon terpilih dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih Barito Utara sendiri menjadi agenda penting yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses pemilihan pasca putusan MK.
(A)