MEGAPOLITANPOS.COM, Yogyakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sepakat memfasilitasi pembebasan listing fee atau bea administrasi pendaftaran bagi UMKM yang memasok produk ke jaringan ritel modern. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro bersama Aprindo, asosiasi yang menaungi lebih dari 500 perusahaan ritel modern di Indonesia, dalam kegiatan Jambore Kumitra 2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta, Jumat (17/7).

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah terus mendorong agar UMKM yang memiliki produk berkualitas tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus jaringan ritel modern, sektor perhotelan, industri, hingga pasar digital.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM: Holding Perkebunan Perkuat Rantai Nilai Lada Putih Muntok
• Kementerian UMKM Perkuat Standar Layanan Publik bagi Pengusaha UMKM
• Kementerian UMKM Koordinasi Lintas Sektor Perkuat Integrasi Layanan Terpadu SAPA UMKM
• UMKM Naik Kelas, Kementerian UMKM dan OJK Bentuk Satgas Pembiayaan
• Menteri UMKM Pastikan Status Usaha Mikro Beri Manfaat bagi Pengemudi Ojol

"Kami ingin UMKM potensial tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu masuk ke jaringan ritel modern, perhotelan, industri, dan pasar digital," ujar Helvi saat berdialog dengan para pelaku UMKM di Yogyakarta.

Menurut Helvi, kebijakan ini akan semakin membuka akses pasar dan memperkuat daya saing usaha mikro di pasar modern.

Ia menambahkan, kolaborasi Kementerian UMKM dan Aprindo merupakan implementasi nyata Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mendorong penguatan kemitraan dan perluasan akses pasar bagi usaha mikro.

Pembebasan biaya administrasi tersebut menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih setara bagi UMKM dalam mengakses pasar modern sekaligus meningkatkan skala usahanya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar.

Dalam rangkaian Jambore Kumitra 2026, Kementerian UMKM mendorong penguatan UMKM melalui perluasan akses pemasaran ke usaha besar dan ritel, serta mengadakan seminar literasi digitalisasi dan peningkatan kapasitas teknologi melalui acara Juragan UMKM.

Selain itu, Kementerian UMKM memfasilitasi business matching antara pengusaha UMKM dengan 10 perusahaan besar dan jaringan ritel nasional dalam rangkaian kegiatan Kumitra. Dari kegiatan tersebut tercatat potensi komitmen transaksi mencapai Rp7,155 miliar.

"Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja," kata Helvi.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sekitar 345 ribu UMKM. Salah satu pusat aktivitas usaha mikro berada di Teras Malioboro 1 yang dinilai menjadi contoh keberhasilan penataan kawasan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai program, antara lain SAPA UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Produktif, layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, serta dukungan akses legalitas, pendampingan, kemitraan, dan pemasaran.

Pada kesempatan yang sama, Helvi meresmikan PLUT KUMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. PLUT KUMKM DIY selanjutnya akan bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan nama Balai Layanan Usaha Terpadu yang juga mengelola kawasan Teras Malioboro.

"Saya berharap ketiga PLUT menjadi rumah bersama bagi UMKM untuk memperoleh layanan pengembangan usaha, memperluas kemitraan, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat akses pasar," ujarnya.

Ia menjelaskan para konsultan PLUT berperan aktif memberikan pendampingan melalui inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, kemitraan, hingga pemasaran bagi UMKM, koperasi, dan industri kecil guna memperkuat perekonomian daerah.

Helvi juga meminta pemerintah daerah menjaga keberlanjutan operasional PLUT KUMKM melalui dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi konsultan pendamping, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ia berpesan kepada para konsultan PLUT agar terus memberikan pendampingan terbaik kepada pengusaha UMKM sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.

"Silakan manfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah sebaik-baiknya. Jangan berhenti berinovasi. Teruslah berani menjaga kualitas, membangun jejaring, dan memperluas pemasaran," kata Helvi.

Program Kumitra mendapat sambutan positif dari para pengusaha UMKM yang memperoleh kesempatan menjalin kemitraan dengan jaringan ritel modern. Mereka menilai program tersebut membantu membuka akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pemilik produk olahan tulang ikan Kalfis, Rafelino Sutan Aghe, mengaku kini memiliki peluang memasarkan produknya melalui jaringan Indomaret setelah menandatangani Letter of Intent dalam kegiatan tersebut.

"Saya dulu sulit mencari pasar untuk produk olahan tulang ikan. Lewat program ini, saya tanda tangan Letter of Intent dengan Indomaret sehingga produk saya bisa masuk toko-toko besar," ujarnya.

Pengusaha UMKM lainnya, Clara Yanti Suryani, pemilik produk makanan beku Mr. Telo, juga menyampaikan bahwa program Kumitra membantunya memperoleh akses masuk ke jaringan Indomaret sekaligus memberikan pemahaman mengenai persyaratan administrasi untuk memasuki pasar ritel modern.

Sementara itu, Hanum Wahyu Wibisono, pemilik produk jamur crispy KhumKhum, berharap kemitraan dengan Indomaret dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan penjualan usahanya.

"Kehadiran Pak Wamen UMKM ke Yogyakarta memberi motivasi dan semangat tambahan bagi kami. Harapannya, pasar bagi pedagang seperti saya semakin luas dan omzet meningkat," ujar Hanum.(AS/JO).