MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersendat meski sudah ada aturan kredit tanpa agunan sampai Rp 100 juta. 

Pihaknya tidak menampik sampai saat ini masih adanya perbankan yang mewajibkan agunan bagi UMKM yang mengakses KUR.

Untuk memudahkan para pelaku UMKM mengakses KUR, Kemenkopukm dalam menyalurkan KUR akan menerapkan Credit Scoring atau penilaian kredit, namun masih dalam tahap uji coba mulai 2024. Disebutkan pula target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp300 Triliun. Dan Kemenkop UKM optimis dapat terserap oleh para pelaku UMKM 

Baca Lainnya :

• Menkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Ekosistem Energi Terbarukan
• Ketua Dewan Pembina PP MES Ma,ruf Amin Lantik Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Periode 2026-2031
• Menteri UMKM Apresiasi KURDA Bunga 0 Persen untuk Pengusaha UMKM Sragen
• Menteri Maman Siapkan Aturan Pelindungan dan Perkuatan Ekosistem Digital UMKM
• Satpol PP Jaktim Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Sejumlah Ruas Jalan Utama

" Rata-rata UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tidak punya aset. Jadi kalau dimintakan aset untuk kolateral (jaminan) pasti tidak bisa, 2024 kita uji cobakan Penyaluran KUR melalui cara Credit Scoring," sebut Yulius saat Konferensi Pers "Penyaluran KUR 2024 Melalui Credit Scoring"di Jakarta, Jum'at 19 Januari 2024.

Langkah tersebut menurutnya dapat menjadi solusi bagi UMKM. Itu karena selama ini masalah utama UMKM yakni pembiayaan.

" kita paham bahwa UMKM( Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam mengakses KUR di perbankan terhambat karena tidak adanya agunan. Pihak perbankan sering menolak karena UMKM yang tidak bankable, karena bank juga hari hati," terang Yulius.

Dengan adanya Credit Scoring lanjut Yulius bank penyalur dapat menyalurkan KUR kepada UMKM walau tidak bankable sampai Rp 500 juta tanpa agunan.

" Nantinya pihak perbankan akan melihat track record atau mensurvei kredit historis kelayakan UMKM, apa Pembayaran PLN, BPJS, Pajak- nya lancar dan untuk itu kita akan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Bank Indonesia(BI) pihak Otoritas  Jasa Keuangan (OJK ), saat ini masih dalam pembahasan dan tahun ini kita masih uji coba, " kata dia.

Yulius menambahkan nantinya Credit Scoring dapat meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka layak dapat kredit tersebut tentunya dengan kriteria track record yang bagus.

Dengan Credit Scoring diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUR bertambah hingga 11 persen dan dapat mencegah gagal bayar (NPL) hingga 4 persen.

" Saat ini beberapa bank dan fintech sudah menggunakan Credit Scoring namun belum optimal nanti kita tambah fintech dan koperasi untuk lebih maksimal. KUR 2024 tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas, harus ada debitur baru tidak hanya yang menerima kredit UMKM yang  hanya itu itu aja," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)Tahun 2023, Presiden Jokowidodo mengatakan, Credit Scoring cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat terdapat banyak pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, kolateral, hingga agunan.

“Saya masih mendorong terus kepada Menteri terkait, OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan [pembiayaan UMKM] kredit KUR tanpa agunan, mestinya harus menggunakan sistem credit scoring,” kata Jokowi.

Sebagai informasi: Skor kredit( Credit Scoring) adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan peminjam saat mengajukan pinjaman. Skor kredit memberikan gambaran tentang sejauh mana seseorang atau entitas dapat diandalkan untuk membayar kembali utang atau kewajiban keuangan lainnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek)