MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan fasilitas instrumen pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang mudah, murah, dan ramah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat, LPDB-KUMKM menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akselerasi permodalan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

"Melalui dana bergulir diharapkan memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada Koperasi, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional," ujar Supomo di Jakarta(30/01/2024).

Baca Lainnya :

• Menkop Ziarah ke Makam Bung Hatta dalam Rangkaian Menuju Puncak Harkopnas ke-79
• Menkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Ekosistem Energi Terbarukan
• Ribuan Relawan Penggiat MBG Blitar Raya Akan Melakukan Aksi Damai
• Menkop Ajak Koperasi Tebu Rakyat Miliki Saham Pabrik Gula
• Dekranasda Bersama Kemenkop Bersinergi Bantu Usaha Lokal Di Kalbar Untuk Siap Ekspor

Supomo menambahkan, dalam melayani pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, LPDB-KUMKM menyediakan dua pola yakni konvensional dan syariah. Dari sisi tarif layanan LPDB-KUMKM juga memiliki tarif layanan yang lebih terjangkau bagi koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

"Koperasi yang kami berikan dana bergulir juga koperasi yang memiliki legalitas hukum yang jelas, memiliki lini bisnis yang sehat, dan secara laporan keuangan juga baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana yang kami salurkan merupakan dana pemerintah yang harus terus digulirkan," kata Supomo.

Mitigasi Risiko

Dalam menyalurkan dana bergulir LPDB-KUMKM selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan agar dikemudian hari meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

"Kami memahami bahwa selalu ada risiko yang terkait dengan penyaluran dana. Oleh karena itu, kami telah memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang biasa kami sebut dengan Monev atau monitoring dan evaluasi. Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga penjaminan dan mitra lainnya, untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko," tambah Supomo.

Digitalisasi Layanan

Selain itu, lanjut Supomo, proses pengajuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM telah dipermudah dan fleksibel tanpa harus bantuan dari pihak-pihak luar yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM hal ini merupakan bagian dari digitalisasi pelayanan LPDB-KUMKM.

"Pengajuan pinjaman dapat diakses melalui laman resmi www.lpdb.go.id dan dapat dilihat secara transparan prosesnya sampai dimana, ini bagian dari transformasi pelayanan kami kepada koperasi, jadi jangan percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan namakan kami," jelasnya.

Sedangkan untuk mengakses informasi terkait dana bergulir, LPDB-KUMKM juga menyediakan berbagai saluran resmi lembaga berbagai platform, mulai dari website, media sosial, live chat, call center, hingga Whatsapp untuk pelayanan informasi.

"Segala informasi terkait dana bergulir kami sampaikan di media sosial kami, jika perlu pelayanan informasi juga kami menyediakan fasilitas saluran komunikasi resmi, jangan sungkan, dan jangan ragu, kami dengan senang hati membantu koperasi di seluruh Indonesia," ucap Supomo.

Koperasi Sektor Produktif

Selain itu, pada tahun 2024 ini LPDB-KUMKM juga akan terus meningkatkan penyaluran dana bergulir kepada sektor produktif, hal ini sebagai bagian dari upaya LPDB-KUMKM mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan pengendalian laju inflasi

"Saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program Dana Bergulir LPDB-KUMKM sebagai solusi permodalan yang mudah dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM di Indonesia. Program ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membangun Indonesia yang lebih baik," tambah Supomo.

Akan tetapi, dalam penyaluran dana bergulir sektor produktif memiliki  tantangan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor-sektor produktif ini, terutama yang berlokasi di daerah-daerah terpencil. 

"Kami berharap, dengan terus meningkatkan kerja ama dengan pemerintah, swasta, dan pelaku industri, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor produktif ini," kata Supomo.

Menurut Supomo, perkuatan pembiayaan sektor produktif, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi lokal mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pembiayaan yang lebih mudah diakses dan terjangkau dapat membantu pelaku usaha di sektor produktif meningkatkan produksi dan produktivitas.

"Dengan peningkatan produksi, pendapatan petani, nelayan, atau pelaku usaha di sektor tersebut akan meningkat, memberikan kontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek)