MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Tindak lanjut penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023, pada Rabu malam (20/03/2024) bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat sidang paripurn dengan agenda Rapat Paripurna yaitu Penyampaian Pandangan Umum semua Fraksi di Dewan Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh wakil ketua M Rifa'ai dari Fraksi PKB didampingi Mujib SM.

Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Pejelasan Bupati Blitar terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Adapun Fraksi - Fraksi yang menyampaikan pandangan umum dari Fraksi PAN, Fraksi GPN (Gerakan Pembangunan Nasional), Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDIP dan Fraksi PKB.

Baca Lainnya :

• Sumber Amber Kandangan Destinasi Wisata Air yang Diyakini Bagus untuk Kesehatan Tubuh.
• HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional
• 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
• Diduga Menyimpang Terkait Volume Paving Lapangan Kelurahan Turi Layak Ditelusuri APH
• Esgoji Inovasi Siapkan Generasi Muda Qur\'ani Berakhlaqul Karimah Sejak Dini.

Berikutnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2023.

Turut hadir juga Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yaitu Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 yang digelar pada 15 Maret 2024.

"Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 209 ayat (7) huruf (a) butir 3, tahap pembahasan selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023," jelasnya.

Pandangan umum Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andi Widodo menyampaikan, jika membaca angka statistik di dalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan oleh masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan.

"Untuk itu Fraksi PAN mohon kepada Bupati untuk mencari formula, agar data-data yang disajikan berjalan beriringan dengan kepuasan masyarakat," jelasnya.** (adv/za/mp).