MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan pengusaha UMKM yang dikelola oleh perempuan. 

Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Jakarta, Senin (21/04). 

Menteri Maman mengatakan, perempuan memegang peran yang sangat strategis dalam sektor UMKM. 

Baca Lainnya :

• Monas Jadi Pusat Pesta Rakyat 17 Agustus 2026, 300 Ribu Kaus dan Jutaan Porsi Kuliner Dibagikan
• Kementerian UMKM Luncurkan Arah Baru Kewirausahaan, Fokus Naik Kelas dan Daya Saing Global
• Kementerian UMKM Optimistis Petani Lebih Sejahtera Lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani
• Pemerintah Tetapkan Pengemudi Ojol Roda Dua sebagai UMKM
• Transformasi Digital UMKM Dipercepat, Kementerian UMKM Integrasikan Layanan Lewat SAPA UMKM

"Saat ini, sekitar 64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, yang perlu terus kita dukung dan kembangkan,” ujar Menteri UMKM.

Hal ini menunjukkan, peran serta perempuan dalam membuka lapangan pekerjaan dimulai dari rumahnya sendiri sekaligus berdaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi dalam menciptakan perekonomian yang inklusif serta berkesinambungan. 

Pemerintah, kata Menteri Maman, juga telah menggulirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha perempuan, seperti kemudahan perizinan melalui OSS, pemanfaatan ruang publik sebesar 30 persen untuk UMKM, serta pengalokasian 40 persen belanja pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM. 

"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan pengusaha perempuan,” ujar Menteri Maman.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Petempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Menteri Maman berharap pengarusutamaan gender dapat semakin melembaga dalam ekosistem UMKM. 

"Kolaborasi ini penting agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan program nyata," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi KemenPPPA, yang terus berupaya melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 11 kementerian/lembaga lainnya.

"Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kemajuan perempuan di Indonesia, termasuk penguasaha UMKM perempuan," kata Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, penandatanganan nota Kesepahaman pada hari ini menjadi lebih istimewa karena dilakukan pada Hari Kartini. 

"Hal ini mepertegas semangat kolaborasi dan sinergi, namun juga mempertegas dukungan untuk menciptakan ruang-ruang aman dan produktif bagi perempuan dan anak dalam menyuarakan gagasan atau aspirasi, mengembangkan potensi mereka, membangun jaringan, dan mengambil peran sentral dalam setiap aspek pembangunan," ujar Menteri Arifatul Choiri Fauzi.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).