- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Belanja APBD 2027 Berdampak Langsung bagi Masyarakat
- Fraksi Aspirasi Rakyat Setujui Raperda APBD 2027 dengan Sejumlah Catatan
- Fraksi Aspirasi Rakyat Ingatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Penggunaan APBD
- Desa dan Kelurahan Diminta Mendapat Perhatian Proporsional dalam APBD 2027
- UMKM hingga Petani Perlu Dukungan Nyata, Fraksi Aspirasi Rakyat Dorong Ekonomi Kerakyatan
F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu perhatian Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara dalam pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dr. H. Tajeri saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026), meminta agar program pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran daerah.
Baca Lainnya :
- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
F-KIR secara khusus mendorong penguatan program bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, pekebun, serta nelayan sungai.
Fraksi berpandangan bahwa kelompok masyarakat tersebut memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian daerah sehingga perlu mendapat dukungan melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain penguatan ekonomi kerakyatan, F-KIR juga menyoroti pentingnya jaring pengaman sosial, terutama dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Fraksi meminta agar data penerima bantuan sosial disusun secara akurat dan bebas dari intervensi politik.
Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial dalam APBD 2027 diharapkan dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
(A)










