- Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
- Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
- DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih
- Komisi II DPRD Barito Utara Dorong Setiap Desa Miliki Minimal 10 Hektare Kebun Desa
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
- EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
DPRD Barito Utara Soroti Kendala Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Dampak Ekonomi Nyata

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Taupik Nugraha, mengikuti rapat dengar pendapat terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang digelar DPRD Barito Utara, Rabu (08/04/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Setda, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Disnakertranskop), Kodim 1013, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan Inisiatif untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan Koperasi berbasis Potensi Lokal, yang diharapkan mampu menjadi wadah Distribusi, Produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat.
Kepala Disnakertranskop Barito Utara, Mastur, dalam paparannya menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya lahan strategis, baik lahan siap bangun maupun lokasi yang bebas dari risiko banjir.
Selain itu, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi hambatan dalam mendukung Operasional Koperasi. Bahkan, untuk Koperasi di tingkat kelurahan, hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran khusus.
Mastur juga mengungkapkan adanya beberapa anggota koperasi yang mengundurkan diri di tengah proses berjalan.
“Dari total yang ada, sekitar 55 KDKMP di Barito Utara saat ini belum memiliki lokasi untuk pembangunan gerai maupun gudang,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Taupik Nugraha Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa Program Koperasi Desa harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program Koperasi Desa harus benar-benar memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Ini perlu didukung dengan manajemen yang baik serta pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat desa.
“Harapannya, program ini bisa benar-benar hidup dan berkembang, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(A)













