MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Di tengah derasnya arus informasi, hoaks, hingga serangan opini di media sosial, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah strategis. Sebanyak 250 admin media sosial dari seluruh perangkat daerah digembleng melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema "Mitigasi Sentimen Negatif Terhadap Pemerintah" di Gedung Nyi Rambut Kasih, Rabu (15/7/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan komunikasi publik sekaligus memperkokoh visi Majalengka Langkung Sae, agar informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat di ruang digital.

Kepala Diskominfo Kabupaten Majalengka, Irwan, menegaskan bahwa media sosial kini menjadi medan utama komunikasi pemerintah. Menurutnya, kritik, hoaks, disinformasi, hingga sentimen negatif merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

Baca Lainnya :

• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Indonesia Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lewat EDRR 2026, Teknologi AI Jadi Andalan
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

"Mitigasi bukan berarti anti-kritik atau membungkam masyarakat. Yang kita lakukan adalah merespons secara cepat, santun, berbasis data, serta mengubah ruang digital menjadi tempat dialog yang sehat," tegas Irwan.

Ia meminta seluruh admin media sosial menjadi garda terdepan komunikasi publik dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yakni responsif, kolaboratif, dan proaktif.

Irwan juga menekankan pentingnya memperbanyak konten positif mengenai pelayanan publik, keberhasilan pembangunan, serta potensi daerah sebagai penyeimbang berbagai informasi negatif.

"Satu komentar negatif di masyarakat, apa salahnya dibalas dengan informasi positif. Insyaallah sentimen negatif yang sedikit itu bisa tenggelam," ujarnya.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Majalengka, Hj. Kusmiati, mengatakan bimtek diikuti admin media sosial dari OPD, kecamatan, UPTD hingga UPT Puskesmas se-Kabupaten Majalengka.

Untuk memperkuat kapasitas peserta, Diskominfo menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Tommy Sutami, yang memperkenalkan konsep Sistem D.A.M.P.I.N.G (Deteksi, Analisis Risiko, Mediasi Risiko, Pendampingan, Intervensi Krisis, dan Negosiasi Batas).

Menurut Tommy, admin media sosial pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengolah pesan birokrasi menjadi konten yang kreatif, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.

"Admin media sosial dituntut mampu mengubah informasi birokrasi menjadi konten yang kreatif dan mudah dipahami masyarakat," katanya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelatihan. Salah seorang peserta, Elsa, mengaku materi yang diberikan menjawab tantangan yang selama ini dihadapi ketika merespons keluhan masyarakat di media sosial.

"Kami jadi memahami bagaimana merespons komentar secara taktis, santun, dan berbasis data tanpa memicu perdebatan yang berkepanjangan. Ini menjadi bekal penting dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat," ungkapnya.

Melalui pelatihan ini, Diskominfo Majalengka berharap seluruh admin media sosial pemerintah mampu menjadi garda terdepan penyampai informasi yang kredibel, menangkal hoaks dan disinformasi, sekaligus memperkuat citra pelayanan publik yang profesional di era transformasi digital. ** (Agit)