MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taupik Nugraha, memberikan apresiasi terhadap Inovasi Pemerintah Daerah yang membuka Kanal Layanan Pengaduan Masyarakat terkait berbagai persoalan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Taupik saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua Raperda bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah daerah di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (08/06/2026).

Baca Lainnya :

• Samuji Beberkan Fakta Pembangunan KDMP DesaTlogo
• Bank Jakarta Luncurkan New Look Branch, Transformasi Layanan Perbankan Menuju Kota Global
• KDMP Desa Tlogo Berikan Kemanfaatan Menuju Desa Mandiri
• Funwalk HAN 2026 Satukan Anak, Orang Tua, dan Komunitas untuk Wujudkan Indonesia Ramah Anak
• Apresiasi Penggerak Ekonomi Digital, Menteri UMKM Ajak Ojol Nobar Final Piala Dunia 2026

Menurut Taupik, keberadaan layanan pengaduan masyarakat merupakan langkah positif yang dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Program ini sangat baik karena masyarakat bisa langsung melaporkan berbagai permasalahan seperti jalan berlubang, Lampu Taman yang tidak berfungsi, hingga persoalan Drainase. Ini menunjukkan pemerintah hadir dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Taupik menilai tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam memberikan solusi nyata dan cepat.

"Program seperti ini tentu membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Karena itu perlu perencanaan yang matang agar laporan masyarakat benar-benar bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti pada tahap pengaduan," katanya.

Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

(A)