MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taupik Nugraha, memberikan apresiasi terhadap Inovasi Pemerintah Daerah yang membuka Kanal Layanan Pengaduan Masyarakat terkait berbagai persoalan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Taupik saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua Raperda bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah daerah di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (08/06/2026).

Baca Lainnya :

• Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
• Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial.
• Babinsa Ajak Warga Perkuat Keamanan dan Kerukunan Wilayah.
• Tradisi Korps, Kodim 0510/Tigaraksa Terima Warga Baru Letkol Inf Yudha Fuady Putra.
• Kodim 0506/Tgr Lalui Koramil Jajaran Salurkan Bantuan Air Bersih Paada Masyarakat.

Menurut Taupik, keberadaan layanan pengaduan masyarakat merupakan langkah positif yang dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Program ini sangat baik karena masyarakat bisa langsung melaporkan berbagai permasalahan seperti jalan berlubang, Lampu Taman yang tidak berfungsi, hingga persoalan Drainase. Ini menunjukkan pemerintah hadir dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Taupik menilai tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam memberikan solusi nyata dan cepat.

"Program seperti ini tentu membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Karena itu perlu perencanaan yang matang agar laporan masyarakat benar-benar bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti pada tahap pengaduan," katanya.

Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

(A)