MEGAPOLITANPOS.COM, Asahan - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si mengikuti secara langsung acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut yang bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan pada Senin (05/05/2025).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tersebut sangat didukung Bupati Asahan. Terlebih musrebang ini menjadi momentum penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan inklusif.

Bupati Asahan berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan. “Tentunya semua pihak harus bisa bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah kedepan”, sebut Bupati disela-sela kegiatan.

Baca Lainnya :

• PRJ 2026 Segera Dimulai, Lansia, Anak-anak, dan TNI-Polri Bisa Masuk Gratis
• Borobudur Bersiap Sambut Puncak Waisak 2026, Ritual Namaskara hingga Pelepasan Lampion Dimulai
• Melalui Program Robotika untuk Negeri, PRSI Jawa Barat Hadirkan Robotik di Lingkungan Pesantren
• Bagikan 1.400 Paket Daging Kurban untuk Masyarakat, Ini Pesan Ketua DPC PDI Kota Blitar
• Sumsel Bhayangkara Run 2026 Siap Digelar, Angkat Wisata dan Ekonomi Palembang

Terkait musrebang, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan mengajak pihak terkait untuk semangat gotong royong dan berkolaborasi, agar Musrenbang ini dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mewujudkan Kabupaten Asahan yang Sejahtera Religius, Maju dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution saat membuka kegiatan menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

“Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya”, kata Bobby.

Investasi adalah salah satu yang hal yang menjadi sorotan Bobby Nasution pada Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut. Selain investasi, Ia juga menyoroti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang tidak hanya bergantung dengan APBD. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab/Pemko bisa berkolaborasi dengan membuat BUMD bersama di beberapa sektor yang terkait dengan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Langkat, dengan migas atau di Mandailing natal, dengan tambang emas. 

“Kita buat BUMD nya (bersama) kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi dividen, PAD pun naik”, kata Bobby, mengajak para Bupati dan Walikota yang hadir.

Pada pembukaan Musrenbang tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 - 2029. Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %,  PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 - 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut bersama Badan Pusat Statistik tentang sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral Sumut, penandatanganan MoU oleh Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026, dan Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan Kemenkumham tentang penanganan permasalahan hukum berdasarkan keadilan restoratif di Sumut. (DS)